Kamis 07 Mar 2024 22:53 WIB

Arab Saudi Kecam Keputusan Israel Bangun 3.500 Unit Permukiman di Tepi Barat

Zionis Israel bangun permukiman di tengah berkecamuknya Perang Gaza.

Rep: Umar Mukhtar / Red: Nashih Nashrullah
Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina. Zionis Israel bangun permukiman di tengah berkecamuknya Perang Gaza
Foto: VOA
Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina. Zionis Israel bangun permukiman di tengah berkecamuknya Perang Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Arab Saudi mengecam keras keputusan otoritas pendudukan Israel yang menyetujui pembangunan sekitar 3.500 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Saudi juga mengcam upaya untuk melakukan Yahudisasi sebagian besar wilayah tersebut, termasuk Yerusalem.

Kementerian Luar Negeri Saudi sebagaimana dilansir Saudi Gazette pada Kamis (7/3/2024) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan itu bertentangan dengan semua resolusi internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan piagam PBB. Juga menghalangi peluang untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Baca Juga

Arab Saudi menegaskan kembali perlunya mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan memberikan harapan bagi mereka. Kementerian juga menekankan perlunya memungkinkan warga Palestina memperoleh hak mereka untuk hidup aman.

Bagi Arab Saudi, rakyat Palestina juga berhak mendirikan negara Palestina sesuai dengan perbatasan  1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi internasional yang relevan.

Pernyataan kementerian tersebut muncul sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah Israel untuk memajukan rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di permukiman di Tepi Barat.

Sekitar 70 persen rumah akan dibangun di Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, dan sisanya di dekat Kedar dan Efrat, selatan Betlehem, menurut seorang menteri Israel.

Januari lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Eng. Waleed Al-Khereiji menekankan sikap tegas Arab Saudi terhadap agresi Israel di Jalur Gaza. Dia menekankan perlunya gencatan senjata segera, pengiriman bantuan, dan pencegahan pengungsian paksa masyarakat Gaza.

Al-Khareiji menyampaikan persoalan Palestina akan terus menjadi agenda utama pertemuan-pertemuan penting sampai negara Palestina merdeka didirikan berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi internasional yang relevan dan Inisiatif Perdamaian Arab.

Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali melontarkan pernyataan provokatif. Dia kembali menyuarakan gagasannya tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza dan mendorong Israel menduduki kembali wilayah tersebut.

"Gaza harus diduduki. Tetap berada di dalamnya dan dorong migrasi sukarela warganya. Jika kita memenangkan perang, hal itu akan terlaksana," kata Ben-Gvir dalam sebuah wawancara dengan Channel 13 Israel, pada 18 Januari lalu, dikutip Anadolu Agency.

Ben-Gvir bahkan menginginkan adanya tambahan pasukan di Gaza. "Kritik saya terhadap jalannya perang jelas: kemajuan harus dilakukan untuk menghasilkan resolusi. Tentara melakukan tugasnya dengan sangat baik, tetapi di kabinet mini (kabinet Israel), Anda harus memberi mereka (tentara) dukungan untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya.

Israel telah menggempur...

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement