REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) berisiko tak bisa melanjutkan pemberian bantuan kepada para pengungsi Palestina. Termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari, jika pendanaan terhadap badan tersebut dihentikan.
Saat ini sejumlah negara telah menangguhkan sumbangan untuk UNRWA menyusul adanya dugaan keterlibatan 12 stafnya dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024).
Negara-negara yang telah menangguhkan bantuan untuk UNRWA antara lain Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Prancis, Australia, Austria, dan Kanada. Uni Eropa, salah satu donor utama UNRWA, pada Senin kemarin menuntut dilakukannya audit terhadap badan tersebut.
Audit harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terkait dugaan adanya keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. “Yang jelas adalah tindakan ini mendesak. Hal ini penting dan harus diluncurkan tanpa penundaan,” kata Juru Bicara Komisi Eropa Eric Mamer kepada awak media.
Saat ini Uni Eropa tengah meninjau pendanaan untuk UNRWA. Keputusan terkait pendanaan mendatang akan dilakukan bersamaan dengan hasil penyelidikan PBB terkait dugaan keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.
Sementara itu Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyesalkan keputusan sejumlah negara menangguhkan atau membekukan pendanaan mereka untuk UNRWA. Liga Arab berpendapat, penangguhan pendanaan untuk UNRWA bertujuan mengabaikan upaya bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.
“Kampanye ini bukanlah hal baru dan bertujuan untuk melikuidasi kerja badan tersebut (UNRWA), yang melayani jutaan pengungsi Palestina,” kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, Ahad (28/1/2024), dikutip laman Anadolu Agency.
Dia memperingatkan bahwa penangguhan pendanaan untuk UNRWA di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza berarti membiarkan warga sipil Palestina kelaparan dan mengungsi. “Penangguhan dana juga melaksanakan rencana Israel untuk menghilangkan perjuangan mereka (warga Palestina-red) untuk selamanya,” ucapnya.
Sementara itu OKI mengatakan, penangguhan pendanaan terhadap UNRWA adalah sebuah hukuman kolektif. OKI memperingatkan bahwa hal itu akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. “OKI mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka kepada badan PBB tersebut (UNRWA) untuk membatalkan keputusan mereka agar badan tersebut dapat terus memberikan layanan dan kebutuhan penting. Termasuk makanan, tempat tinggal dan layanan kesehatan dasar kepada orang-orang di kamp pengungsi, khususnya di Jalur Gaza,” kata kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya, Ahad lalu.
UNRWA mengatakan, mereka telah memutuskan kontrak dengan beberapa stafnya yang dituduh terlibat dalam operasi Hamas pada 7 Oktober 2023. Kendati demikian, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.
“Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini, Ahad lalu, dikutip laman Anadolu Agency.
Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari dua juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka. “Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari 1 juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan,” ungkapnya.
“Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional,” tambah Lazzarini.
Israel tidak sekali menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza. Hingga berita ini ditulis, lebih dari 26.400 warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu korban luka melampaui 65 ribu orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
