Hal ini disampaikan Nahdliyin Nusantara yang juga bagian dari NU usai menggelar musyawarah besar (mubes) di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, Ahad (28/1/2024).

Mubes tersebut digelar bersamaan dengan Harlah 101 NU yang digelar selama empat hari di DIY sejak 28-31 Januari 2024.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Bashri Marwa mengatakan, imbauan untuk menaati Khittah NU ini dialamatkan untuk seluruh warga NU, baik itu PBNU, PWNU hingga pengurus NU di tingkat ranting.

Khittah NU merupakan garis perjuangan yang dirumuskan oleh para pendiri NU. Salah satu poinnya yakni menegaskan bahwa pengurus NU harus mengambil jarak dari politik praktis.

"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU agar mentaati khittah NU, dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, Ahad (28/1/2024).

Hasan juga menyinggung terkait konferensi besar (konbes) dan Harlah 101 NU, dimana pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan amanah AD ART NU.

Hal ini sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, dan sebagai bentuk khidmah Jam'iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Kontestasi capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD ART, seperti kemandirian Jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," ucap Hasan. 

Tidak hanya itu, pengurus NU di semua tingkatan juga diminta memberikan kesempatan kepada selua capres-cawapres agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU.

Ditegaskan Hasan, pemihakan kepada salah satu paslon oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU.

"Memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam Jamiyah seyogianya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang," jelas Hasan.

Nahdliyin Nusantara juga meminta pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik.