Bertemu Jelang Pemilu, Sekjen NU dan Sekum Muhammadiyah Tegaskan 2 Ormas Islam Itu Netral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Dua ormas Islam terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan secara organisasi bersikap netral pada Pilpres 2024.

Keduanya berkomitmen tetap tidak akan terlibat dalam politik praktis namun lebih kepada politik kebangsaan. Hal itu disampaikan masing-masing dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Baca Juga

Apakah Nabi Muhammad SAW Melihat Allah SWT Secara Kasat Mata Selama Perjalanan Isra Miraj?
3 Hadits Ini Ungkap Kebenaran Fakta Isra Miraj Rasulullah SAW Bersama Jibril
Bukan Murni Kerja Eropa, Tanjung Harapan yang Diungkap Vasco De Gama Berkat Bantuan Muslim

Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan perbedaan pilihan capres-cawapres merupakan sesuatu yang biasa. Menurutnya yang terpenting bisa saling menghormati.

Pun dengan perbedaan pilihan di lingkungan PBNU. Dia mengatakan secara organisasi secara tegas PBNU bersikap netral. Dan PBNU menerapkan aturan bagi pengurus yang menjadi bagian dari tim sukses dinonaktifkan.

"Tapi dalam urusan keberlangsungan bangsa ini kita harus bersama," ujar Gus Ipul di Hotel Century Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Mantan wakil gubernur Jawa Timur dua periode yakni 2009-2019 ini mengatakan pemilu merupakan proses yang harus dilewati.

Tetapi pascapemilu semua elemen harus kembali bersatu dan mencari cara menatap masa depan yang lebih baik.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menegaskan Muhammadiyah memegang teguh khittah tidak terlibat ke dalam politik praktis.

Muhammadiyah memilih kepentingan yang lebih besar yakni politik kebangsaan. Pilihan netral ini sekaligus demi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945.

Kendati demikian, kata Mu'ti, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya menentukan pilihannya sesuai hati. Sebab pada dasarnya memilih calon pemimpin merupakan hak warga Muhammadiyah sebagai warga negara.

"Tetapi memang harus kita sadari hak pribadi itu kita tempatkan sebagai pilihan yang bersifat subjektif," tutur Mu'ti.

Karena itu, Mu'ti meyakini akan ada perbedaan pilihan capres-cawapres di kalangan warga Muhammadiyah. Mu'ti tak menampik di level pimpinan Muhammadiyah saat ini sudah terjadi perbedaan pilihan.

Meski demikian Mu'ti mengajak kepada mereka agar menyikapi perbedaan tersebut dengan riang gembira dan menerima apapun hasilnya.