REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memasuki usia ke-48 tahun. Sejak berdiri pada 17 Rajab 1395 atau bertepatan 26 Juli 1975, MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menjadi wadah para ulama dan cendekiawan Muslim telah membimbing, membina dan mengayomi umat Muslim Indonesia.
Bahkan lebih dari itu, eksistensi dan kerja-kerja MUI seperti melalui produk-produk fatwa yang dikeluarkan telah membantu negara dalam menyusun kebijakan-kebijakannya. Oleh karena, MUI memiliki hubungan yang sangat kuat dengan negara dan pemerintah. Ini sejalan dengan visi MUI yakni untuk berkhidmat atau menjadi pelayan bagi umat dan menjadi mitra pemerintah (khodimul ummah wa shidiqul hukumah).
Oleh karena itu pada peringatan milad MUI ke-48 di Jakarta pada 26 Juli 2023, Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma'ruf Amin mendorong agar menjadikan momentum milad MUI ke-48 untuk mempergiat langkah gerakan (tansyitul khotwah wal harokah) dan melakukan perbaikan-perbaikan langkah gerakan (tashihul khotwah wal harokah).
Dalam menjalankan visinya sebagai mitra pemerintah, MUI pun banyak melahirkan produk-produk yang tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi umat (wiqoyatul ummah wa himayatul ummah).
Misalnya saja tentang sertifikasi halal yang awalnya dirintis oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI, seiring keluarnya UU nomor 33 tahun 2014 kewenangan mengeluarkan sertifikat halal dilaksanakan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
Dalam rangka memastikan produk-produk yang dikonsumsi dan digunakan umat Muslim di Indonesia adalah produk-produk yang halal dan thayyib, MUI melalui LPPOM MUI bersinergi dengan BPJPH di mana LPPOM MUI bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan terkait produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan, hingga kosmetika apakah baik dari sisi kesehatan dan halal serta baik dari sisi syariat Islam sehingga dapat dikonsumsi umat Muslim di Indonesia.
MUI juga menjadi motor kebangkitan ekonomi syariah nasional. Pada April 2017, MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat menggelar Kongres Ekonomi Umat pertama yang salah satu tujuannya untuk menghidupkan ekonomi syariah. Tak berselang lama yakni pada 2020, semangat untuk membangkitkan ekonomi syariah di Tanah Air yang didorong oleh MUI disambut pemerintahan. Bahkan menjadi inspirasi pemerintah hingga membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (disingkat dengan KNEKS) yang memiliki target agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia pada 2024.
Produk-produk fatwa yang dikeluarkan MUI pun telah menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah strategis. Misalnya saja ketika pandemi covid-19 merebak di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan MUI semisal tentang penggunaan vaksin covid-19 telah mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi yang digalakan pemerintah. Alhasil, Indonesia pun menjadi negara yang berhasil menangani Covid-19 secara cepat dan memulihkan perekonomian dengan cepat.
"Saya dari pemerintah merasa terimakasih, sebagai Majelis Ulama saya bersyukur karena memang Majelis Ulama selama ini telah membuktikan diri menjaga kemitraannya dengan pemerintah dalam segala aspeknya. Di minta fatwa dikeluarkan fatwanya. Ini pandemi bahaya ini, keluarkan fatwanya, keluar fatwa, alhamdulillah," katanya.
Pada sisi lain, MUI juga menjadi mitra pemerintah dalam menjaga dan merawat persatuan nasional, kerukunan kebhinekaan. Karenanya dalam puncak milad ke-48 beberapa hari lalu, MUI kembali mendeklarasikan komitmen kebangsaan.
"Ini perlu terus diperkuat, dijaga, dirawat. Karenanya saya kira tepat sekali adanya kesepakatan ittifaq wathoniy dari eksponen Majelis Ulama artinya Majelis Ulama akan terdepan menjaga umat dalam rangka menjalankan visi shidiqul hukuman yaitu sebagai mitra pemerintah. Ini memberi dukungan yang luar biasa dalam rangka kerja pemerintah dalam rangka membangun keutuhan bangsa, " kata kiai Maruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
