REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam rencana Israel untuk membagi Masjid Al Aqsa.
Menurut dia, undang-undang Israel yang diusulkan untuk membagi Masjid Al Aqsa dapat menyebabkan kemarahan yang tak terhitung karena status budaya dan agama masjid.
“Masjid Al Aqsa memiliki kesucian dan (signifikansi) agama bagi rakyat Palestina dan bagi orang Arab dan Muslim sebagai (kiblat pertama umat Islam) dan situs perjalanan Nabi Muhammad saat berkunjung ke surga," kata Shtayyeh dilansir dari Ahram Online, Rabu (14/6/2023).
Perdana Menteri menyerukan tanggapan dari dunia Arab, Islam, dan internasional yang "melampaui kecaman dan kecaman" untuk mengakhiri pelanggaran apa pun yanh dilakukan Israel terhadap situs suci.
Pekan lalu, seorang anggota Knesset dari partai Likud sayap kanan yang berkuasa mengusulkan undang-undang yang akan membagi tanah suci menjadi dua bagian terpisah antara Palestina dan pemukim Israel.
Undang-undang yang diusulkan akan memberi orang Palestina akses hanya ke 30 persen dari kompleks keagamaan, dengan sisanya disediakan hanya untuk pemukim Israel untuk berdoa.
Area yang dialokasikan untuk pemukim Israel termasuk Kubah Batu, yang dibangun di bawah kekhalifahan Umayyah dan merupakan salah satu kuil Islam tertua yang masih ada.
Di bawah status quo lama yang telah ada sejak 1967, non-Muslim dapat mengunjungi situs pada waktu-waktu tertentu tetapi tidak diizinkan untuk berdoa di sana. Namun, pemukim dan politisi Israel secara rutin melanggar pengaturan di bawah perlindungan polisi.
Baca juga: Masuk Islam, Zilla Fatu Putra Umaga Pegulat WWE Ini Beberkan Alasannya yang Mengejutkan
Pada 4 Juni, pemukim Israel yang dipimpin rabi Israel ekstremis dan anggota parlemen Yehuda Glick menyerbu kompleks untuk berdoa. Sebelum itu, pada 21 Mei, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir memasuki situs suci.
Menanggapi ancaman ini, Mufti Agung Yerusalem Sheikh Mohammad Hussein memperingatkan bahwa tindakan seperti itu dapat memicu perang agama, menurut jaringan Quds News.
Amandemen baru ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang mengatur pendudukan, di mana penjajah tidak diizinkan untuk membuat perubahan mendasar pada wilayah pendudukan.
Sumber: ahram
Ikuti Whatsapp Channel Republika
