REPUBLIKA.CO.ID, TRENTON -- Kasus seorang wali kota Muslim-Amerika yang dilarang menghadiri acara Idul Fitri di Gedung Putih minggu ini menjadi perhatian semua pihak. Penggunaan daftar pantauan terorisme yang telah berusia puluhan tahun tersebut juga oleh para kritikus disebut diskriminatif.
Mohamed Khairullah telah menjadi Wali Kota Prospect Park, New Jersey, selama 17 tahun terakhir. Pria berusia 47 tahun ini lahir di Suriah dan menjadi wali kota Muslim terlama di AS.
Pada Senin (1/5/2023), dia seharusnya menghadiri perayaan Idul Fitri yang terlambat di Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, serta para pemimpin Muslim dari seluruh negeri. Namun, tepat sebelum dia tiba, Secret Service memblokir aksesnya tanpa memberikan alasan. Insiden itu jelas membuatnya terkejut dan bingung.
Sebuah panggilan telepon ke kelompok hak sipil Arab-Amerika kemudian mengungkapkan namanya muncul di daftar pengawasan teroris FBI. “Saya menerima salinan yang telah disunting dengan nama saya di atasnya. Nama saya tertulis sesuai di paspor, termasuk nama tengah dan tanggal lahir. Jadi tepat sasaran,” kata Khairullah dikutip di The National, Jumat (5/5/2023).
Curahan dukungan dari komunitasnya dan pejabat tinggi dari negaranya pun segera menyusul. Senator New Jersey, Bob Menendez dan Cory Booker, serta Anggota Kongres Bill Pascrell menulis surat ke Gedung Putih dan Secret Service untuk meminta penjelasan.
“Wali Kota Khairullah adalah pegawai negeri yang setia, teman dekat dan walikota Muslim terlama di New Jersey, dengan bangga melayani komunitasnya selama lebih dari 17 tahun,” tulis para politikus tersebut.
Mereka juga menyebut sebagai mantan relawan pemadam kebakaran, Khairullah terus menunjukkan dedikasinya terhadap keselamatan publik. “Putra imigran, kami tahu patriotisme dan pelayanan publik Wali Kota Khairullah dibentuk oleh asuhannya dan nilai-nilai yang dibentuk oleh komitmennya untuk membantu orang lain," lanjut mereka.
Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP) cabang New Jersey meminta pemerintahan Biden meminta maaf kepada Khairullah, mengundangnya kembali ke Gedung Putih, dan menghapus daftar pantauan itu sekaligus.
"Wali Kota Khairullah adalah pejabat terpilih dan anggota masyarakat yang dihormati dan dicintai dan tidak pantas diperlakukan seperti ini," kata NAACP dalam sebuah pernyataan.
Setelah serangan 9/11, presiden saat itu George W. Bush membuat sebuah dokumen yang disebut sebagai Kumpulan Data Penyaringan Teroris. Dokumen ini merupakan daftar rahasia FBI berisi data orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai teroris.
Adapun bagian yang lebih kecil dari daftar tersebut adalah Daftar Larangan Terbang, yang memblokir orang untuk terbang ke atau di dalam AS. Kelompok hak-hak sipil telah meminta pemerintah untuk membongkar daftar tersebut, dengan alasan proses penentuan siapa yang berakhir masuk dalam daftar tersebut tidak konstitusional dan diskriminatif. Yang lebih bermasalah adalah tidak ada proses hukum yang jelas bagi orang untuk membersihkan nama mereka.
“Tidak seperti apa yang dikatakan konstitusi kita, bahwa kita tidak bersalah sampai terbukti bersalah, saya di sini bersalah atas nama, etnis dan agama, tanpa kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah,” kata Khairullah.
Khairullah menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi pada 2000. Setahun kemudian, dia mencalonkan diri sebagai dewan kota di Prospect Park, daerah perkotaan yang beragam dengan lebih dari 6.000 orang, di mana dia memperkirakan 10-15 persen penduduknya adalah Muslim.
Pada 2006, dia mencalonkan diri sebagai wali kota dan memegang jabatan itu sejak saat itu. Dia yakin namanya masuk dalam daftar pantauan pada 2019, di bawah pemerintahan presiden Donald Trump saat itu.
Khairullah adalah seorang pengkritik yang blak-blakan terhadap apa yang disebut dengan larangan perjalanan Muslim oleh Trump. Hal ini merupakan serangkaian keputusan eksekutif yang melarang warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim memasuki AS. Dia juga dengan lantang berbicara menentang upaya Trump untuk mendeportasi migran tidak berdokumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika