REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan kota ibu kota Norwegia, Oslo, mengatakan bulan depan akan menginstruksikan bisnis tidak memperdagangkan barang dan jasa yang diproduksi di daerah yang diduduki secara ilegal, termasuk di daerah yang diduduki Israel.
Dilansir di The New Arab, Kamis (27/4/2023), langkah tersebut dipuji oleh kelompok pro-Palestina. "Kota Oslo tidak akan berurusan dengan pemasok yang kegiatannya dapat dikaitkan dengan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, hak pekerja atau kerusakan atau korupsi lingkungan yang serius," kata instruksi dari Dewan Kota Oslo.
Hal itu juga termasuk pemasok yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi mempertahankan pendudukan ilegal. Ditanya apakah tindakan itu hanya memengaruhi wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Israel, Departemen Keuangan Oslo mengatakan itu berlaku sama untuk setiap wilayah yang diduduki yang melanggar hukum internasional.
"Kota Oslo mengharapkan pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional. Ketika kami membeli, kami sangat jelas untuk tidak berdagang dengan perusahaan yang secara tidak langsung atau langsung berkontribusi untuk mempertahankan pendudukan ilegal atau membeli barang atau jasa yang diproduksi di wilayah pendudukan," kata pernyataan tersebut.
Komite Nasional Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), sebuah prakarsa Palestina yang bertujuan memberikan tekanan ekonomi pada Israel menyatakan menyambut hangat keputusan tersebut. "Kebijakan pengadaan Oslo akan mengecualikan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada perusahaan permukiman ilegal Israel, kejahatan perang berdasarkan hukum internasional," kata Komite Nasional BDS dalam sebuah pernyataan.
Koalisi mengatakan menghormati kerja tak kenal lelah dari kelompok akar rumput Norwegia, serikat pekerja dan partai yang telah memungkinkan keberlangsungan kebijakan tersebut. Ia mencatat Kota Barcelona baru-baru ini memutuskan hubungan dengan Israel.
Keputusan Oslo yang menolak keterlibatan dan mempromosikan hak asasi manusia. "Kami menyerukan kota-kota di seluruh dunia untuk memutuskan hubungan dengan apartheid Israel untuk mendukung pencarian kebebasan, keadilan, dan kesetaraan Palestina," tambah koalisi itu.
Ada sekitar 700 ribu pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur di ratusan permukiman ilegal. Untuk melindungi para pemukim, Israel mempertahankan kekuasaan militer yang keras atas sekitar tiga juta warga Palestina yang tinggal di wilayah ini.
Sepanjang tahun ini, pasukan dan pemukim Israel telah membunuh lebih dari 100 warga Palestina. Permukiman dipandang sebagai penghalang utama untuk solusi permanen atas pendudukan wilayah Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
