REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Para pemimpin Muslim di Amerika Utara dan Selatan telah sepakat untuk membentuk sebuah badan independen yang akan menyatukan sekte-sekte yang berbeda untuk menerapkan piagam Makkah. Ini jadi sebuah titik balik dalam pemikiran Islam kontemporer.
Dikutip dari laman Asharq Al- Awsat, Kamis (24/3/2022), Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL) dan Ketua Asosiasi Cendekiawan Muslim Mohammed Al-Issa meluncurkan forum pertama para pemimpin Muslim di Amerika dalam sebuah acara di Washington, Amerika Serikat (AS), yang juga dihadiri mitra pendukung terkemuka, termasuk anggota dan penasihat di Kongres Amerika Serikat, elite pemimpin agama, komunitas, dan pemerintah non-Muslim.
Lokakarya selama forum tersebut fokus pada sejumlah topik penting, termasuk cara untuk mengambil manfaat dari Piagam Makkah di Amerika sebagai dokumen komprehensif yang berupaya memperkuat ikatan persaudaraan dan menangani masalah pemuda dan perempuan.
Para peserta berjanji untuk bekerja membangun kapasitas para pemimpin agama dan mempromosikan diplomasi agama. Mereka juga sepakat untuk membentuk forum internasional untuk Piagam Makkah yang akan dipercaya untuk mengoordinasikan tujuan dan topik bersama, mempromosikan nilai-nilai persaudaraan, dan koeksistensi serta membangun jembatan pemahaman di antara para pemeluk agama dan budaya yang berbeda di Amerika Serikat.
Dalam hal ini, Al-Issa mencatat bahwa piagam Makkah yang ditandatangani oleh lebih dari 1.200 mufti dan ulama dan lebih dari 4.500 pemikir Islam dari 139 negara menekankan pentingnya soft power dan menyerukan para cendekiawan Muslim di seluruh dunia untuk bangkit terhadap fatwa mereka sendiri karena setiap negara memiliki keadaan dan lingkungan sendiri yang ditaati oleh syariat Islam.
Deklarasi Makkah yang dikenal sebagai piagam Makkah ditandatangani pada Mei 2019 di Arab Saudi. Dokumen tersebut dipresentasikan oleh penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdulaziz dengan tujuan untuk menciptakan seperangkat prinsip pan-Islam yang mendukung anti-ekstremisme, keragaman agama dan budaya, serta undang-undang melawan kebencian dan kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika