Dalam beberapa kesempatan, umat Islam menghadapi ancaman dan slogan-slogan fanatik saat mereka beribadah. Menteri utama di Haryana, M.L. Khattar, yang dipimpin oleh BJP, mengumumkan umat Islam tidak boleh melakukan sholat Jumat di ruang terbuka.
Pernyataan itu dipandang sebagai dukungan kepada sayap kanan yang telah membesarkan hati mereka di seluruh negara bagian. Bulan lalu polisi menangkap seorang pemimpin agama Hindu karena diduga membuat pidato yang menghina pemimpin kemerdekaan India, Mohandas Gandhi, dan memuji pembunuhnya.
Pada Desember 2021, beberapa perayaan Natal di lebih dari enam negara bagian di seluruh negeri diganggu oleh aktivis sayap kanan Hindu. Di Ambala, patung Kristus dirobohkan dan Gereja Penebus Suci dirusak.
Di kota utara Agra, yang terkenal dengan Taj Mahal, patung Sinterklas dibakar pada Malam Natal. Para aktivis mengklaim Sinterklas adalah bagian dari strategi misionaris Kristen untuk mengajak orang-orang berpindah agama. Beberapa sekolah misionaris diserang di Madhya Pradesh dan Karnataka, negara bagian yang keduanya diperintah oleh Partai Bharatiya Janata.
Sementara itu, lima negara bagian akan mengadakan pemilihan dalam beberapa bulan ke depan dan polarisasi komunal akan memperlihatkan peningkatan, khususnya di Uttar Pradesh dan Uttarakhand. Partai-partai oposisi menuduh kepala menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath yang merupakan seorang biksu Hindu, mengobarkan kebencian komunal.
Dalam rapat tertutup yang disiarkan oleh penyiaran nasional, Yogi Adityanath mengatakan bahwa pemilihan di Uttar Pradesh tersebut akan menunjukkan hasil 80 persen versus 20 persen BJP akan mempertahankan kekuasaan. Oposisi menuduh kepala menteri menyindir secara tidak langsung pada Muslim yang merupakan 20 persen dari populasi negara bagian dan melakukan retorika politik.
Menurut Indeks Demokrasi Unit Intelijen Ekonomi, India merosot dari posisi ke-27 pada 2014 menjadi ke-53 pada 2020 sebagai akibat dari kemunduran demokrasi. Hal ini telah mengklasifikasikan India sebagai sebuah demokrasi yang cacat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
