REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa ingin PBNU memiliki laporan keuangan yang terbuka dan bisa dilihat oleh publik.
Hal ini disampaikannya saat konferensi pers pengumuman jajaran kepengurusan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022).
"Kita ingin PBNU ke depan sungguh-sungguh transparan dan diketahui publik, termasuk kita mencanangan bahwa laporan keuangan PBNU harus terbuka dan bisa diakses publik," kata Gus Yahya saat konferensi pers pengumuman jajaran kepengurusan PBNU, Rabu (12/1/2022).
Gus Yahya menerangkan, yang ingin dibuka kepada publik adalah asal-usul dana dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa oleh PBNU. PBNU akan mengeluarkan laporan keuangan secara berkala. Mungkin laporan keuangan itu akan dipublikasikan di media NU Online dan bisa diakses siapa saja
Dia menegaskan alasan mengapa PBNU harus transparan, sebab NU adalah milik semua orang. Maka semua orang berhak tahu apa yang terjadi dengan PBNU, mereka berhak tahu NU mau ke mana.
"Ini cara kita supaya lebih mudah kita mengelola, kita berada di lingkungan multipolar sehingga kita harus pakai cara paling efektif untuk mengelola berbagai macam kecenderungan dan kepentingan yang berbeda-beda ini," ujanya.
Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan, berkali-kali sudah menegaskan, PBNU ingin mengambil jarak setara dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar. Hal itu dilakukan dengan cara mengakomodasi elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik.
"Itu supaya di dalam kepengurusan (PBNU) nanti satu sama lain bisa saling mengontrol untuk menjaga agar jarak NU dengan berbagai pihak politik tetap sama satu dengan yang lain," jelas Gus Yahya.
Gus Yahya menjelaskan mengapa di kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027 ada sejumlah politisi. Dia mengatakan bahwa itu adalah strategi PBNU.
Menurutnya, dengan memasukan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda di kepengurusan PBNU, supaya satu sama lain bisa saling menjaga. Sebab kalau PBNU dibersihkan dari para politisi, nanti malah kepentingan-kepentingan politik akan berusaha masuk PBNU.
"Justru dengan memasukan orang orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik, supaya saling menjaga sehingga kalau mereka mengeluarkan atau bertindak atau menyampaikan sesuatu yang miring-miring kepada kepentingan politik masing-masing bisa langsung ketahuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika