Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau belum menutup pintu pada tindakan hukum terhadap undang-undang Quebec yang membuat seorang guru kehilangan pekerjaannya karena jilbabnya. "Tidak seorang pun di Kanada harus kehilangan pekerjaan karena apa yang mereka kenakan atau keyakinan agama mereka. Kami belum menutup pintu untuk membuat perwakilan di pengadilan di masa depan," kata kantor Trudeau dalam email.
Menteri Inklusi dan Keanekaragaman Ahmed Hussen mengatakan terlalu dini untuk bertanya kepada pemerintah federal apakah mereka berencana menentang undang-undang berusia dua tahun itu. Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA), Dewan Nasional Muslim Kanada, dan kelompok lain mengajukan dokumen yang mendukung argumen mereka ke pengadilan banding, kemungkinan tahun depan.
"Mereka menghadapi perjuangan berat karena Quebec telah mengajukan klausul yang memungkinkan pemerintah memberlakukan undang-undang yang melanggar beberapa bagian dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada. Tetapi dukungan dari pemerintah federal mungkin membuat perbedaan," kata profesor politik Universitas Waterloo Emmett Macfarlane.
"Ada beberapa bukti intervensi pemerintah dalam kasus konstitusional dapat memiliki bobot," katanya.
Direktur program kesetaraan CCLA Noa Mendelsohn Aviv mengatakan kepada Reuters masalahnya bukan Quebec atau Kanada, tetapi hak asasi manusia universal. "Pada akhirnya manusialah yang didorong keluar dari pekerjaan mereka, manusia yang menderita dan hak-hak dasar yang dilanggar," kata Mendelsohn.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
