Senat AS sebelumnya telah menyetujui tindakan serupa. RUU itu kemudian perlu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden dan saat ini tidak jelas apakah itu mendapat dukungan Gedung Putih.

Partai Republik menuduh Gedung Putih Biden dan rekan-rekan Demokratnya di Kongres memperlambat undang-undang itu karena akan memperumit agenda energi terbarukan Preside Biden. Ini karena Xinjiang memasok banyak bahan dunia untuk panel surya. Namun, Gedung Putih menyangkal penundaan RUU tersebut.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan, setidaknya satu juta orang Uighur dan berbahasa Turki lainnya, sebagian besar minoritas Muslim telah dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat laut China Xinjiang. Organisasi dan pemerintah asing telah menemukan bukti dari apa yang mereka katakan sebagai penahanan massal, kerja paksa, indoktrinasi politik, penyiksaan dan sterilisasi paksa. Washington menggambarkannya sebagai genosida.

China mengatakan, kamp Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam. Dalam sebuah laporan terbaru, Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di AS, menyampaikan telah mengidentifikasi lebih dari 300 Uighur dan intelektual Muslim lainnya yang diyakini ditahan di Xinjiang sejak 2017.

 Namun, China membantah tuduhan mengenai perlakuannya terhadap Uighur dan tidak pula memberi tanggapan tentang pemungutan suara parlemen AS dari Beijing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika