Dikutip RMX News, Kamis (3/6), undang-undang yang memperkuat pengawasan pendidikan rumah, masjid, dan organisasi olahraga telah disetujui oleh Majelis Nasional pada Februari. Senat kemudian mengembalikan dokumen yang direvisi kepada para deputi pada April untuk pemungutan suara terakhir.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut undang-undang itu sebagai “guillotine demokrasi Prancis” yang bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan nilai-nilai Eropa. Dia menyerukan agar pemerintah Prancis segera menarik kembali. Menanggapi itu, Macron malah menuduh Erdogan karena sudah mencampuri urusan dalam negeri Prancis.
Sahin menyangkal soal pendanaan masjid dari kubu Erdogan. Dia mengaku tidak mendapat dana apa pun dari Turki. Dia berharap agar masjid ini akan segera selesai antara 2024 dan 2025.
Menurut Kepala Departemen Studi Turki di Universitas Strasbourg Samim Akgonul kebenaran berada di tengah-tengah. “Tidak diragukan lagi, gerakan Milli Görüs dipolitisasi yang menjelaskan penolakannya menandatangani Piagam Prinsip Macron karena mengandung klausul yang berjanji tidak mendukung Islam politik,” ucap dia.
Di sisi lain, gerakan tersebut semakin otonom dan tidak lagi begitu dekat dengan Erdigan karena mendukung oposisi Turki dalam pemilihan terakhir. Ini menjelaskan mengapa aliran uang mungkin semakin sedikit.
https://rmx.news/article/article/construction-of-giant-mosque-in-france-sparks-worry
Ikuti Whatsapp Channel Republika
