“Orang menemukan musuh baik dan membuat banyak keributan demi memenangkan pemilihan presiden. Kami sebagai masyarakat terbiasa digunakan untuk tujuan ini,” kata Kepala Daerah Milli Görüs, Eliup Sahin kepada The Telegraph.

Perselisihan dimulai pada Maret setelah Balai Kota Strasbourg menyetujui permintaan Sahin untuk subsidi sebesar 2,5 juta euro dari total anggaran sebesar 32 juta euro. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menuduh wali kota karena mendanai sebuah gerakan yang mendukung Islam politik dan memiliki hubungan dengan Turki.

Selain itu, Milli Görüs menolak menandatangani Piagam Prinsip Islam Prancis Macron yang penandatangannya menerima kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai Prancis, kesetaraan gender, dan menolak Islam politik. Namun, Sahin mengklaim Milli Görüs menolak menandatangani dokumen tersebut karena tidak ada seorang pun yang dilaporkan berdiskusi tentang piagam tersebut.

“Mereka memperlakukan kami seperti perampok yang harus berjanji mematuhi hukum. Kami selalu mengikuti hukum dan musuh utama kami adalah ekstremis,” ujar Sahin.

Darmanin memerintahkan gugatan hukum atas rencana subsidi tersebut. “Mari kita berharap itu membuka mata semua orang dan undang-undang anti-separatisme disahkan,” kata Darmanin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika