"Pencegahan Tindakan Anti-Aktivitas Sosial (PASA) pertama yang kejam sama seperti undang-undang antiteror. Ini diperkenalkan di daerah di mana tidak ada kejahatan,” ucap dia.
Menurut laporan, Patel telah memperkenalkan beberapa peraturan yang diperdebatkan, seperti Rancangan Peraturan Otoritas Pembangunan Lakshadweep 2021 yang memberikan wewenang kepada administrator untuk memindahkan atau merelokasi penduduk pulau dari properti mereka untuk perencanaan kota atau kegiatan pembangunan. Dan, di bawah PASA, seseorang dapat ditahan tanpa pengungkapan publik hingga satu tahun.
Dilansir Sputnik News, Kamis (27/5), untuk membuat Lakshadweep lebih menarik bagi wisatawan, Patel memberikan izin kepada pebisnis untuk membuka bar minuman keras. Keputusan ini merupakan tantangan besar bagi penduduk setempat yang Muslim.
“Apa perlunya undang-undang di Lakshadweep yang sudah damai dan orang-orangnya taat hukum? Orang datang ke Lakshadweep untuk melihat keindahan alam. Mereka tidak datang ke sini untuk melihat gedung pencakar langit,” kata dia menjelaskan.
Patel mengambil alih Lakshadweep setelah pendahulunya Dineshwar Sharma meninggal pada Desember tahun lalu. Sekretaris Jenderal unit Lakshadweep BJP Mohammad Kasim telah mendukung para pengunjuk rasa dan mengatakan partai akan bekerja untuk menghapus undang-undang ini. Pada Selasa lalu, Kasim mengatakan kekhawatirannya terhadap aturan baru itu asli dan dia telah menulis kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengenai hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
