Pada tahun yang sama, Residen Yogyakarta kembali menunjukkan simpatinya pada gerakan Muhammadiyah dengan menekankan Muhammadiyah adalah organisasi dengan siapa dia bisa bekerja sama (bahasa Belanda: samenwerking) dengan baik. Sikap residen ini tercermin dalam daftar wakil pemerintah kolonial yang hadir dalam kongres itu, seperti H.A. van Loghem, D.F. Pronk, G.F. Pijper (utusan Adviseur voor Inlandsche Zaken [Panasihat Urusan Pribumi]) serta W. van Baaren (Controleur B.B.).
Di masa pascakemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia juga memiliki atensi pada kongres-kongres Muhammadiyah. Tapi, menghadirkan kepala negara di kongres tidak selalu mudah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-36, yang diadakan di Bandung (Jawa Barat), ada cerita menarik tentang para pembesar dan Muhammadiyah.
Muhammadiyah secara resmi telah mengundang Presiden Soekarno untuk hadir dan membuka kongres tersebut. Namun, mendekati pembukaan kongres, muncul kabar bahwa sang presiden tidak bisa datang.
Alhasil muncul kekecewaan besar di antara warga Muhammadiyah. Mereka merasa diabaikan. Sebabnya, presiden mau datang ke acara kongres organisasi lain, seperti NU, PNI, PSII, Perti, dan PKI.
Lantaran besarnya harapan agar presiden datang, maka digagaslah audiensi dengan presiden. Sebagaimana kemudian kita ketahui, Presiden Soekarno bersedia juga datang ke acara kongres tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
