REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap peran para dari untuk mendeteksi dini dan mengeliminasi pola pikir masyarakat yang intoleran dan gerakan mengarah pada kekerasan. Itu disampaikan Ma'ruf saat menyoroti masih adanya pihak yang memahami agama secara keliru dan mereka yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
"Para Da’i diharapkan dapat menjadi kekuatan komunitas, yang mampu mendeteksi dini dan mengeliminasi pola pikir intoleran, egosentris kelompok, dan gerakan yang mengarah pada kekerasan," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Nasional IKADI-BNPT bertajuk “Peran Da’i dalam Deradikalisasi Paham Keagamaan di Indonesia”, Ahad (4/4).
Wapres menilai para da'i berperan penting dalam menyeru, mengajak atau berdakwah kepada masyarakat untuk berbuat yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Apalagi di tengah perkembangan kehidupan masyarakat dengan berbagai tantangan kompleksitas masalah, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, bahkan dalam pemahaman beragama.
Ia meminta , para Da’i harus meneladani cara berpikir Rasulullah SAW dan tidak ikut dalam arus berpikir sempit, seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Sebab, cara berpikir sempit penyebab munculnya sifat egosentris, tidak menghargai perbedaan pendapat serta tidak mau berdialog yang bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang bahkan menjadi radikal
"Maka tugas besar para Da’i adalah membangun kembali peradaban Islam dengan mengembalikan cara berfikir wasathy yang moderat, dinamis (tathawuriyan), manhajy dan tidak ekstrim," kata Ma'ruf.
Ia pun meminta para da'i dalam dakwahnya terus mengajarkan tentang moderasi beragama, yakni
pertama, mengembangkan sikap toleran, perilaku yang menerima dan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan,
Kedua, Wapres meminta dai mengajarkan anti kekerasan.
"Tidak membenarkan tindak kekerasan, terutama atas nama agama, baik yang dilakukan secara verbal maupun fisik," ungkap Wapres.
Ketiga, Dai diminta menjaga kerukunan dan persatuan, melalui 4 bingkai, yaitu bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan, bingkai politik dengan penguatan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bingkai sosiologis melalui pendekatan sosio kultural dan kearifan lokal, dan bingkai yuridis dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Gunakanlah narasi dakwah yang rahmatan lil ‘alamin dengan manhaj yang wasathy. Metode dakwah yang digunakan harus menyesuaikan situasi masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika