Beberapa upaya dilakukannya dalam menginternalisasi paham Wahabi di dalam institusi modern yang dirancangnya, termasuk menempatkan praktik ibadah haji di kedua kota suci Makkah dan Madinah sesuai dengan standar ulama Wahabi. Dinasti Saud dan ulama Wahhabi telah menjadi bak dua pilar yang saling menopang satu sama lainnya dalam membentuk pemerintahan Arab Saudi modern.
Ulama sendiri secara historis memiliki otoritas dan peran yang kuat di dalam pemerintahan maupun masyarakat Arab Saudi. Di antaranya menstabilkan pemerintahan dan melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (kerajaan) dengan mendukungnya melalui fatwa.
Di samping itu, sebagai penafsir, penjaga moral dan perilaku masyarakat, serta rujukan atas legalitas hukum. Di dalam pemerintahan, ulama berperan sebagai pihak yang memegang otoritas pendidikan serta kehakiman dan mengeluarkan fatwa.
Di dalam konteks kenegaraan ulama diletakkan di dalam berbagai posisi seperti Mufti, Qadhi (hakim), penceramah, hingga yang ada di lingkungan akademik seperti guru dan dosen. Mufti sendiri membawahi sejumlah departemen di dalam struktur pemerintahan Arab Saudi seperti Departeman Kehakiman, Dewan Kehakiman Tertinggi (al-majlis al-a’la lil-qadiih), Departemen penelitian agama, fatwa, dakwah dan tuntunan islam (idiiratal-buhfith al-‘ilmiyah wal-iftii’ wal-da’wah wal-irshiid), dan Dewan Senior Ulama (majlis hay’at kibiir al-‘ulamaii’).
Transformasi institusi tradisional Arab Saudi menjadi modern juga tidak lepas dari kolaborasi antara dinasti Saud dan kalangan ulama Wahabi. Di awal abad ke 20, upaya Ibn Saud dalam menarik perhatian serta menyatukan seluruh komponen Arab Saudi adalah dengan menunjukkan kemurahan hati pihak kerajaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
