Sebaliknya, WSJ mengatakan Facebook mengizinkan unggahan BJP di platformnya dan tidak menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BJP, guna menghindari kerusakan prospek bisnis perusahaan di negara ini. Majalah Time juga membuat tuduhan serupa pekan lalu.
Mengingat pengungkapan ini, seorang politikus BJP yang ada di tengah kontroversi, T Raja Singh, ditangguhkan oleh kelompok media sosial tersebut. Menurut laporan outlet media AS Buzz Feed News, bulan lalu Das meminta maaf kepada staf Muslim karena membagikan unggahan yang menyebut Muslim di India sebagai komunitas yang merosot.
"Merupakan praktik perusahaan yang tidak etis untuk mengizinkan pemimpin tim kebijakan publik India juga memiliki tanggung jawab lobi dengan pemerintah India. Ini adalah kegagalan pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi untuk Facebook di negara manapun," kata Subbu Vincent, direktur program jurnalisme dan etika media di Universitas Santa Clara, kepada Aljazirah, dilansir Kamis (3/9).
Pernyataan Facebook tersebut awalnya dijadwalkan untuk Selasa, namun kemudian ditangguhkan menyusul kematian mantan presiden India Pranab Mukherjee. Partai oposisi di Kongres mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa, ada hubungan penghujatan antara BJP dan Facebook.
"Tujuan BJP adalah memecah belah dan memerintah, dan raksasa media sosial Facebook membantu mereka mencapai ini," kata partai oposisi dalam pernyataan itu.
Bulan lalu, partai oposisi tersebut menulis dua surat kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg yang memintanya menentukan langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki tuduhan terhadap operasi perusahaan ini di India. Para pemimpin regional juga berencana mempertanyakan perusahaan media sosial terbesar di dunia itu tentang kebijakannya terkait ujaran kebencian dan berita palsu.
Pemerintah Delhi, yang dipimpin oleh Partai Aam Aadmi, mengatakan akan memanggil eksekutif Facebook untuk tampil di hadapan panel majelisnya sendiri atas unggahan tuduhan yang memicu kerusuhan agama di kota itu pada Februari lalu. Sedikitnya 53 orang tewas dalam kekerasan itu.
Anggota parlemen dari oposisi Derek O 'Brien, dalam sebuah surat yang dikirim ke CEO Facebook pada Selasa, juga mengatakan ada cukup materi di domain publik, termasuk memo dari manajemen senior Facebook (di India), untuk menunjukkan bias yang mendukung atau memihak BJP.
Partai Modi dan para pemimpinnya telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan malah menuduh Facebook menyensor konten pro-India. Pada Selasa lalu, menteri teknologi Ravi Shankar Prasad menulis kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg dan mengatakan platform tersebut menyensor konten yang diunggah oleh pengguna sayap kanan. Dalam surat tersebut, Prasad juga menuduh pemberitaan pers baru-baru ini adalah hasil dari kebocoran selektif untuk menggambarkan sebuah realitas bergilir.
"Campur tangan dalam proses politik India melalui gosip, bisikan dan sindiran ini patut dikecam," kata Prasad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
