REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jatah kuota jamaah haji Indonesia tahun 2020 sudah ditentukan sebanyak 221 ribu. Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfudin menyarankan sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tidak meminta kuota haji tambahan jika tidak ada perluasan di Mina.
"Ketersediaan kita bisa nambah kuota, sementara Mina ini masih tetap dalam posisi hari ini maka kita harus tangguhkan minta tambahan kuota karena Mina belum berubah," kata Ade saat dihubungi Republika, Kamis (11/12).
"Informasi di batas kiri dan kanan di Mina itu bisa dipapas bukitnya sehingga bisa masuk 70 ribu jamaah kalau itu dilakukan pemapasan," katanya melanjutkan.
Ade mengatakan, Kemenag boleh mengajukan penambahan kuota haji ketika Pemerintah Arab Saudi memperluas lokasi puncak jamaah haji di Mina. Akan tetapi, jika tidak ada perbaikan lebih baik tak meminta tambahan kuota karena akan berdampak pada kenyamanan jamaah haji.
"Kalau dipaksakan itu pelayanannya menjadi minimal tidak maksimal lagi kasihan jamaahnya nanti," katanya.
Ade mengatakan, tahun lalu Kemenag memang memiliki pengalaman baik dan secara umum tidak ada masalah ketika ada kuota tambahan sebesar 10 dari kuota dasar sebesar 221 ribu menjadi 231 ribu. "Tidak ada masalah sebanarnya hanya selalu menjadi ukuran di Mina," katanya.
Ade mengatakan, pemerintah jangan menjadikan antrean panjang jamaah haji Indonesia sebagai beban, sehingga harus mengajukan kuota tambahan setiap tahunya. Karena, menurut dia, antrean panjang itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di negara-negara lain.
Menurut dia, keuntungan yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan pembinaan ibadah terhadap jamaah haji atau manasik haji yang panjang waktunya. Sehingga demikian jamaah haji akan lebih memahami kualitas ibadah haji. \"Pembinaan manasik haji lebih panjang, lebih lama sehingga jamaah haji ilmunya lebih bagus dan itu membantu pemerintah memberikan pelayanan karena jamaah semakin hari semakin pintar," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menegaskan pentingnya penambahan kuota, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji. Menurut politikus PKB itu, dua hal tersebut harus terus didorong.
"Kalau pelayanan terhadap jamaah, mau bertambah atau tidaknya kuota, itu harus selalu kita tingkatkan dari tahun ke tahun, belajar dari tahun sebelumnya, apa saja yang harus ditingkatkan, itu penting," ujar Marwan kepada Republika, Kamis (12/12).
Marwan menjelaskan, DPR tetap meminta pemerintah melobi Pemerintah Arab Saudi agar tetap menambahkan kuota haji untuk Indonesia pada 2020. "Itu sudah keputusan kita. Ada dua maktab, agar 118 dan 120 itu dikembalikan ke Indonesia," ujar dia.
Menurut Marwan, penambahan ini penting mengingat akan mengurangi antrean panjang dari jamaah Indonesia yang mencapai bertahun-tahun. "Karena itu, sebetulnya menambah kuota jamaah 10 ribu seperti tahun lalu sebetulnya itu kuota kita yang lama. Memang segitu (231 ribu) jamaah kita," kata Marwan menjelaskan.
Dalam kaitan pelayanan jamaah, Komisi VIII DPR RI turut melakukan pengawasan. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Marwan mencontohkan, lokasi yang terbatas hingga kelancaran distribusi makanan.
Marwan menyebut, dalam beberapa waktu terakhir, jamaah Indonesia kerap kesulitan mendapat distribusi makanan. Distribusi makanan menjadi masalah saat mendekati Hari Arafah karena kendaraan sulit bergerak. Maka itu, DPR mendorong pemerintah agar menyediakan makanan cepat saji untuk suplai tiga hari, dan diwujudkan.
"Artinya, itu bagian dari upaya yang dikhawatirkan tentang pelayanan dan penambahan jamaah, jadi dua-duanya kita dorong. Tentang pelayanan, bertambah tidak bertambahnya kuota tetap kita kejar," ujar Marwan menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
