REPUBLIKA.CO.ID, BELGRADE -- Di bawah bayang-bayang sebuah masjid yang hancur, sekitar 40 laki-laki berkumpul di sebuah rumah di Beograd utara. Azan shalat berkumandang keluar melalui pintu yang terbuka.
"Ini rumah keluarga. Kita bisa shalat di dalamnya, tapi bangunannya tidak legal. Ini memalukan."kata Hilmija, seorang Muslim berusia 47 tahun dan anggota minoritas Roma Serbia, saat ia masuk.
Rumah - dan reruntuhannya berada di samping - mewakili beberapa upaya ad hoc sekitar 20 ribu Muslim di ibukota Serbia untuk berkumpul dalam ibadah di sebuah kota yang sangat Kristen Ortodoks. Beograd memiliki satu masjid - berasal dari tahun 1575 ketika kota ini merupakan bagian dari kerajaan Turki Utsmani - dan memiliki hubungan yang penuh dengan Islam, dilansir dari Reuters, Kamis (16/11).
Banyak Muslim yang tersisa saat runtuhnya Yugoslavia, ketika Serbia mendukung kerabat etniknya di Bosnia dalam pembantaian Bosnia dan berperang melawan pemberontakan di provinsi selatan Kosovo, terutama karena mayoritas Muslim Albania.
Kekurangan masjid di Beograd menjadi semakin nyata tahun ini ketika pihak berwenang merobohkan sebuah masjid sementara di distrik utara Zemun Polje pada malam menjelang bulan Mei.
Umat Muslim setempat awalnya keluar sebagai protes untuk menghalangi pembongkaran tersebut. Namun buldoser tersebut kembali membawa seorang pendamping polisi saat malam tiba. Yang tertinggal hanyalah tumpukan beton yang retak dan besi yang bengkok. Orang-orang Muslim sekarang berkumpul dalam doa di rumah sebelah dan di rumah-rumah pribadi lainnya di sekitar kota.
Komunitas Islam di Serbia mengatakan pemerintah Belgrade telah berulang kali mengabaikan permintaan agar masjid baru dibangun dan mengatakan bahwa kekurangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara tersebut terhadap hak-hak minoritas. Padahal itu merupakan ukuran penting dari kesiapan untuk keanggotaan Uni Eropa.
Uni Eropa, yang sedang dinegosiasikan oleh Serbia untuk bergabung, telah memperhatikan, memperingatkan dalam sebuah laporan kemajuan 2016: "Hak-hak orang-orang yang termasuk dalam minoritas nasional untuk mendirikan dan mendaftarkan institusi keagamaan, membangun dan menggunakan tempat-tempat ibadah harus dijamin sepenuhnya dalam prakteknya". Pejabat Komisi Eropa tidak membalas permintaan komentar.
Sekretariat Perencanaan Kota di balai kota Belgrade membantah telah menghalangi pembangunan masjid baru, dengan mengatakan bahwa tidak ada catatan permintaan bangunan dari Komunitas Islam Serbia.
Mufti Muhamed Hamdi Jusufspahic, ketua Majelis Umum Komunitas Islam Serbia, mengatakan bahwa birokrasi Serbia dan kecurigaan terhadap Islam berarti berkas- berkas pengajuan tersebut ditumpuk untuk melawan mereka.
"Kami telah meminta izin beberapa kali untuk beberapa lokasi, selama beberapa dekade. Tapi kami tidak pernah mencapai titik bahkan lolos untuk mengirimkan proposal. Setiap pengajuan pasti hanya dimasukkan ke laci," katanya.
Kementerian peradilan Serbia mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya masalah.
"Serbia memenuhi semua kriteria Uni Eropa untuk menjamin hak-hak dan kebebasan beragama, beserta ketentuan dari konstitusi," kata Mileta Radojevic, yang memimpin departemen untuk kerja sama dengan komunitas religius.
Secara keseluruhan, Serbia adalah rumah bagi sekitar 230 ribu Muslim, terhitung sekitar 3,1 persen dari populasi, terkonsentrasi terutama di wilayah Sandzak bagian barat daya yang berbatasan dengan Bosnia, Kosovo dan Montenegro.
Pada tahun 2004, sebagai tanggapan atas gelombang serangan Albania terhadap orang-orang minoritas Serbia di Kosovo, perusuh membuat masjid Beograd terbakar dan membakar yang lain di kota Nis bagian selatan. Keduanya sejak itu telah dipulihkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
