Jumat 21 Oct 2016 08:57 WIB

Muslim Inggris Lawan Radikalisme

Rep: marniati/ Red: Damanhuri Zuhri
Muslim Inggris berkumpul di Havering Islamic Culture Center.
Foto: haveringislamicculture.co.uk
Muslim Inggris berkumpul di Havering Islamic Culture Center.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Para pemimpin Muslim Inggris memulai inisiatif sendiri untuk melawan ekstremisme dan radikalisme yang terjadi di Inggris. Tindakan  ini dilakukan untuk mengkritik program kontroversial yang dilakukan pemerintah.

Program tersebut dinilai tidak efektif dan diskriminatif. Muslim Council of Britain (MCB) berencana untuk memulai program ini tahun depan. Nantinya program yang telah direncanakan akan dijalankan oleh jaringan kelompok masyarakat Muslim di seluruh negeri.

Menurut pimpinan komunitas Muslim, program yang dijalankan pemerintah tidak terlihat seperti mencegah tindakan ekstremisme dan radikalisme. Program yang dikelola pemerintah sangat bergantung pada polisi dan badan keamanan.

Dengan adanya rencana baru ini, diharapkan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat Muslim untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam tindakan terorisme. "Kita perlu komunitas Muslim dan semua masyarakat untuk bekerja sama sebagai mitra sejajar untuk mengatasi momok terorisme,” ujar sekretaris jenderal MCB seperti dilansir rt.com (20/10).

Ia menjelaskan, pemerintah tidak ingin berbicara dengan Dewan Muslim Inggris. Padahal masjid dapat menjadi salah satu alternatif. Untuk itu pemerintah dapat menetapkan panel dari tokoh masyarakat, mantan perwira polisi, dan profesional kesehatan untuk mendukung program yang ada..

Tindakan pemerintah untuk mencegah radikalisasi di Inggris telah menuai kritik dari kelompok hak asasi, aktivis dan tokoh agama. Mereka menilai program yang ada sangat kontraproduktif.

Pada 2015, dalam sebuah iterasi baru dan memecah belah kebijakan, pemerintah meminta sekolah-sekolah dan badan-badan publik lainnya untuk memantau dan melaporkan tanda-tanda radikalisasi. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak terlalu jelas tentang tanda-tanda radikalisasi yang dimaksud. Untuk itu program ini dinilai tidak sepenuhnya melindungi umat Islam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement