REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA -- Pemimpin Muslim Uganda mendesak pemerintah membentuk Kementerian Urusan Islam. Pembentukan kementerian ini dimaksudkan mempermudah komunitas Muslim beribadah.
Pada acara peluncuruan distribusi zakat oleh House of Zakat di Kampala, sejumlah pemimpin Muslim mengatakan bahwa pemerintah harus membuatkan mereka sebuah kementerian yang menjamin dan mengurusi kemudahan mereka dalam beribadah.
"Ini saatnya 10 juta Muslim Uganda mendapatkan sebuah kementerian untuk mengurusi urusan mereka," kata Syekh Edrisa Luswabi dikutip All Africa akhir Juli lalu.
Kendati demikian, Presiden Museveni belum bersedia memberikan komentarnya terkait tuntutan komunitas Muslim tersebut.
Wakil Ketua House of Zakat Magid Bagalaaliwo juga mengeluhkan sedikitnya jumlah Muslim yang menempati kursi di pemerintahan khususnya di jajaran kabinet. Dia menuntut para Muslim yang duduk di bangku pemerintahan dibentuk menjadi menteri kabinet.
Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden Museveni hanya memberikan komentar kepada komunitas Muslim atas administrasi yang baik dalam hal kewajiban membayar zakat. Museveni menyebut gerakan ini sebagai gerakan 'developmental'.
Kebungkaman Museveni atas permintaan pembentukan Kementerian Urusan Islam ini mendapat respon dari tokih Muslim Uganda Muhammad Nyanzi. Dia mengaku tidak terkejut dan tidak terganggu dengan reaksi sang presiden.
"Kami berharap presiden dapat mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan," ungkap Nyanzi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
