REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tergabung dalam Asosiasi, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) mengeluhkan lambannya Kementerian Agama (Kemenag) mengembalikan dana setoran haji khusus kepada PIHK.

Ketua Umum HIMPUH, Baluki Ahmad mengatakan keterlambatan pengembalian dana setoran haji khusus kepada PIHK tersebut dapat mengganggu penyelenggaraan haji khusus pada musim haji tahun ini.

"Seharusnya Kemenag sudah bisa mengembalikan dana haji khusus kepada PIHK tujuh hari setelah pelunasan. Namun karena pelunasan bagi jamaah haji khusus diperpanjang hingga kini dana setoran masih tertahan," ungkap Baluki Ahmad ketika berkunjung kepada Republika, Selasa (28/6).

Padahal, lanjutnya, ada kewajiban yang harus dibayarkan PIHK kepada pelayanan di Arab Saudi. Diantaranya pelunasan tiket jamaah penerbangan pulang pergi, Akomodasi, katering dan transportasi di Arab Saudi.

Sekjen HIMPUH, Muharom Ahmad menambahkan, saat ini jumlah jamaah haji khusus tahun ini berjumlah 13.000-an orang. Jumlah tersebut belum termasuk dalam jumlah petugas haji yang berjumlah 400-an orang.

Dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Haji Khusus (BPIH) sebesar 8000 dolar AS, ada 7709 dolar AS yang wajib disetorkan ke PIHK. Muharom menambahkan, bila dikalikan 13.000 jamaah maka setoran yang harus diberikan ke PIHK sebesar 105 juta dolar AS.

Muharom mengatakan bila setoran dana haji khusus itu terlambat diberikan kepada PIHK, setelah waktu pelunasan. Maka ia khawatir penyelenggaraan haji khusus tahun ini akan terganggu, karena berdampak pada pelunasan fasilitas jamaah haji di Tanah Suci.

Ikuti Whatsapp Channel Republika