REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan perlindungan dan keamaman jamaah haji dinilai masih sangat lemah. Padahal terlepas dari peristiwa musibah Mina tahun lalu, tiap tahun jamaah yang hilang atay diserobot jamaah lain dalam bus shalawat sering terjadi.
"Belum ada skema sama sekali terhadap upaya perlindungan dan keamanan jamaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dalam siaran persnya, Senin (11/4). Komisi VIII meminta Kementerian Agama segera bekerja sama dengan TNI Polri untuk hal tersebut.
Selain itu, kriteria dan proses seleksi perusahaan katering sangat lemah, sehingga diragukan menemukan perusahaan yang memenuhi standard kelayakan makanan. Makanan jamaah, kata dia, haruslah yang memenuhi nilai kesehatan dan kecukupan gizi atau kalori, serta memiliki cita rasa indonesia, tampilan dan penyajian menarik dan aroma yang merangsang selera.
Syarat-syarat tersebut hendaknya dipenuhi mengingat jamaah haji sering kehilangan nafsu makan. Sodik menyebut karena kriteria dan proses rekrutasi yang lemah, hanya 50 persen perusahaan tahun lalu yang bisa dipakai lagi.
Untuk urusan angkutan luar kota, Komisi VIII meminta tim penyediaan bus untuk bekerja lebih cepat berlomba mendapatkan bus paling muda usianya yang tersedia di Arab Saudi yakni bus produksi 2010 hingga 2015. "Sehingga bisa mendapatkan keuntungan dua hal, yakni mendapatkan mobil yang aman dan sehat serta Kemenag tidak perlu mengeluarkan biaya upgrade bus seperti selama ini dikeluarkan," kata Sodik.
Komisi VIII juga meminta tim melakukan negosiasi ketat dengan pihak Muasasah. Dalam kunjungan kerja Komisi VIII kemarin sengaja mengundang Duta Besar RI daytang dari Riyadh untuk bertemu tim guna membahas beberapa masalah haji. Termasuk peran dubes untuk berbicara dengan Kerajaan Arab Saudi agar menekan Muasasah supaya tidak menaikan harga dengan semena-mena.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
