REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengaktifkan peran dari Tim Penanggulangan Terorisme atau TPT untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi, mencegahan dan menanggulangi paham radikal dan terorisme di Indonesia.
"Mulai sekarang diaktifkan kembali, terlebih banyak pihak termasuk Pak Wapres meminta agar kami menghidupkan kembali TPT," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin, usai pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Jawa Barat masa khidmat 2015-2020, di Bandung, Kamis Sore.
Ia menjelaskan pada tahun 2005 MUI sempat membentuk TPT namun dikarenakan ada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) maka TPT dinon aktifkan keberadaanya. "Dulu kita sempat melakukan sosialiasi ke pondok-pondok, pesantren-pesantren. Setelah itu kita tidak bergerak lagi. Tapi sekarang karena melihat dorongan berbagai pihak maka sekarang kita hidupkan lagi," kata dia.
Pihaknya memastikan keberadaan TPT saat ini tidak akan tumpang tindih dengan BNPT dalam hal pencegahan dan penanggulan paham-paham radikal khusus terorisme di Indonesia.
"Tugasnya pencegahan dan melakukan rehabilitasi untuk yang belum agar mereka tidak terkena paham radikalisme itu maka kita melakukan semacam upaya sosialiasi yang sifatnya pencegahan. Bagi mereka yang terkena paham itu maka kita lakukan rehabilitasi atau deradikalisasi melalui pendekatan keagamaan," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden RI yang mendukung penuh langkah MUI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Alhamdulillah Pak Presiden akan memberikan anggaran tambahan untuk MUI di APBN Perubahan. Anggaran ini bisa kita gunakan salah satunya untuk pencegahan terorisme. Kita anggarannya sesuai yang tersedia saja dan itu juga untuk pencegahan masalah sosial, narkoba, paham menyimpang dan lain-lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika