REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan menegaskan, Milad ke-50 atau setengah abad MUI menjadi momen penting untuk memperkuat dua fungsi strategis MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).
Menurut Amirsyah, Milad Emas ini menjadi momentum refleksi bagi MUI untuk semakin proaktif dalam membangun kekuatan umat (taqwiyatul ummah), terutama dalam aspek ekonomi.
"Sebagai pelayanan umat (khodimul ummat) harus secara aktif atau pro aktif membangun kekuatan umat (taqwiyatul ummah) melalui penguatan ekonomi umat,“ ujar Amirsyah saat dihubungi Republika pada Jumat (18/7/2025).
Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat MUI akan menggelar Sidang Tahunan yang akan mengevaluasi sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis terkait ekonomi umat. Salah satu fokusnya adalah mendorong keberpihakan negara terhadap kedaulatan pangan dan energi, dua sektor vital yang menyangkut hajat hidup rakyat.
Sementara, dalam perannya sebagai mitra pemerintah, MUI akan terus memberikan rumusan-rumusan kebijakan yang konkret dan solutif, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam.
Amirsyah menyoroti masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak.
"Sebagai mitra pemerintah (sodiqul hukumah) harus mampu memberikan rumusan yang kongkret sehingga keprihatinan dalam pembiayaan dalam pengolahan sumber daya alam dapat di lakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat," ucap dia.
Berdasarkan dua fungsi strategis MUI tersebut, Amirsyah pun mengungkapkan tiga langkah nyata yang akan dilajukan MUI pasca Milad ke-50. Pertama, yaitu penguatan literasi umat agar masyarakat memahami persoalan-persoalan strategis dan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Kedua, MUI akan mengedukasi untuk mengatasi ketimpangan, termasuk kesenjangan pendapatan yang bersumber dari ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Kebijakan presiden untuk mengatasi hal tersebut harus didukung oleh rakyat Indonesia sehingga pemerataan dapat dilakukan secara terukur," kata Amirsyah.
Ketiga, MUI mendorong agar sosialisasi kebijakan pemerintah lebih inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal, memahami dan merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
"Sosialisasi kebijakan pemerintah harus merata buat masyarakat tanpa kecuali," jelas Amirsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika