REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain dalil tekstual, Shubhi juga mengingatkan betapa fakta menyedihkan di balik penyalahgunaan kebijakan wamil. Kebijakan ini oleh para diktator di negara-negara Arab dijadikan untuk memperkuat hegemoni mereka dengan dalih membela negara.
Warga negara sengaja disibukkan sedemikian rupa dengan urusan militer agar para diktator itu mempertahankan singgasananya. Pengalaman menyedihkan ini setidaknya tampak begitu kental pada era pemerintahan masing-masing dari Gamal Abd el-Nasir, Shaddam Husein, dan Qadzafi.
Di Mesir, kebijakan ini memiliki titik lemah yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Berbagai pertimbangan, baik realita maupun teks keagamaan inilah, yang antara lain mendorong PBB mengeluarkan Resolusi ke-88 (Conscientious Objectors) pada 1998.
Resolusi ini menolak wajib militer. Lembaga ini berusaha mengakomodasi hak asasi manusia sesuai keyakinan agamanya bahwa penyelesaian konflik tidak harus dengan senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
