REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah meminta masyarakat pro aktif dalam menentukan kepala daerah yang amanah untuk kemajuan daerah. Masyarakat juga harus kritis dalam menilai setiap calon yang maju pilkada.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya ingin proses demokrasi yang lama dan mahal ini menghasilkan kepala daerah yang bersih. Bukan kepala daerah yang hutang budi. 

"Lihat secara moral, rekam jejak calon yang bersih dan tidak terindikasi korupsi, dan tentunya yang fastabiqul khairat 'yang berlomba-lomba kepada kebaikan'," ungkap Haedar dalam keterangan persnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (23/11).

Ia juga menekankan masyarakat dalam pertimbangan memilih kepala daerahnya tidak karena imbalan politik uang.

Peran aktif masyarakat diperlukan agar kepala daerah yang dihasilkan adalah yang bersih dan tidak tersandera oleh kepentingan politik tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika