Berdasarkan pada temuan di atas, penelitian ini menawarkan beberapa alternatif sebagai rekomendasi:
1. Untuk mengatasi permasalahan terorisme dan ancaman kehidupan keberagamaan di wilayah Tangsel ini, langkah pertama yang harus diambil pemerintah adalah memperkuat kelembagaan MUI Tangsel. Penguatan kelembagaan ini menunjuk pada wilayah Tangsel yang selama lima tahun terakhir ini kerap menjadi persinggahan kelompok teroris. Alasan yang lebih luas, karena terorisme merupakan ancaman sosial dan hukum yang harus melibatkan unsur negara dalam penanganannya.
Keberadaan MUI Tangsel cukup efektif untuk menyebarluaskan pemahaman agama yang moderat dan juga mencegah berkembangnya pemahaman keagamaan yang radikal terorisme.Dukungan terhadap MUI Tangsel ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan lebih banyak kalangan akademisi. Hal ini tidak lain karena di Tangsel berdiri banyak perguruan tinggi, namun apa yang dilakukan dalam rangka menghentikan berkembangnya ideologi terorisme masih kurang mengakomodir kaum akademisi dari kampus-kampus setempat.
2. Perlu kegiatan yang mewadahi kebersamaan tokoh agama dan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.
3. Organisasi-organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia harus memberi perhatian lebih dan nyata kepada problematika pendirian gereja. Hal ini terkait pula dengan temuan kurang berperannya organisasi-organisasi ini dalam melakukan mediasi konflik. Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan MUI seharusnya dapat berbuat lebih banyak dalam menjaga kerukunan antara agama.
Organisasi keagamaan Kristen, seperti PGI dan KWI perlu membina internal jamaahnya sehingga tidak banyak bermunculan perpecahan yang berbuntut pada tuntutan untuk mendirikan rumah ibadah baru. Lembaga yang menaungi gereja seperti PGI dan KWI lebih meningkatkan kontrol internal untuk menghindari usaha Kristenisasi yang tidak bertanggungjawab. Mekanisme kontrol seperti ini penting karena Kristenisasi sering menjadi pemicu konflik gereja di masyarakat. Pihak berwenang (aparat kepolisian) harus bertindak tegas menghadapi kelompok-kelompok yang melakukan provokasi atau perusakan rumah ibadah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok penentang sebenarnya takut beroperasi apabila polisi bertindak tegas.
4. Aktualisasikan spiritualitas Islam dan pemikiran tajdid. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan organisasi dan amal usaha harus berpijak dan bertolak dari nilai-nilai kemurnian ajaran Islam. Dalam arti apapun yang digerakkan dalam organisasi haruslah diwarnai niat yang ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah dan Ihsan terhadap sesama umat dengan selalu memperhatikan kemajuan zaman.
Revitalisasi dan keunggulan Amal Usaha, hendaknya selalu dijaga dengan baik, melalui mekanisme kerja yang sinergi, antara kepengurusan Organisasi tingkat Pusat sampai ke tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting. Serta dapat menyikapi tantangan dan tuntutan kebutuhan Masyarakat pada zamannya di Era Globalisasi dan Reformasi sekarang ini.Sumber Daya Manusia yang berkecimpung dalam hal keorganisasian Muhammadiyah ini, hendaknya betul-betul dipilih secara selektif, dalam arti tugas dan fungsinya di masing-masing bidang tidak overlaving dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Koordinasi dengan berbagai unsur, seperti unsur FKUB, Pemda, MUI, dan Ormas-ormas lainnya, serta unsur terkait dalam menghadapi persoalan yang sifatnya aktual hendaknya selalu dilakukan dialog yang berkesinambungan untuk mengatasinya. Sehingga dapat terwujud semboyan Muhammadiyah “ Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghafur” . Dukungan sumber dana sangat menunjang terhadap gerak langkah maju mundurnya sebuah gerakan Organisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
