REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pemerintah memperhatikan anggaran untuk MUI dan ormas Islam lainnya. Lantaran jumlah anggaran yang dialokasikan dinilai belum cukup untuk merealisasikan program kerja lembaga tersebut.
"Selama ini kan pemerintah bantunya asal-asalan, tiga miliar yang dijanjikan juga belum cair. Padahal MUI kan mitra pemerintah," ujar Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnaen, Selasa (4/11).
Besaran anggaran Rp 3 miliar dalam setahun, dinilainya, hanya cukup untuk pembiayaan fasilitas kantor dan gaji harian karyawan. Padahal, ujarnya, kedudukan MUI secara eksplisit sering dalam undang-undang seperti Dewan Syariah Nasional MUI, muapun Dewan Pengawas Syariah.
“Anggaran yang ideal untuk MUI selama satu tahun sebesar Rp 30 miliar agarprogram kerja MUI pusat dan MUI daerah lebih banyak terealisasi,” tegas Tengku.
Bukan hanya MUI saja, pemerintah juga diminta proporsional untuk mengatur anggaran ormas-ormas Islam yang ada serta masjid-masjid besar. Hal ini dikarenakan, ormas-ormas Islam juga ikut berperan dalam membantu pendidikan Indonesia dengan menyediakan sekolah dan universitas.
Ia menambahkan, selama ini MUI masih tetap menjalankan program kerja walaupu tanpa bantuan pemerintah. Tetapi, ia menegaskan pemerintah harus proporsional, bukan hanya memperhatikan anggaran untuk minoritas saja tetapi keperluan mayoritas juga harus diperhatikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
