Pendidikan Islam ala Syekh Djamil Djambek
Nama Syekh Muhammad Djamil Djambek tidak bisa dilepaskan dari sejarah sistem pendidikan Islam di Sumatra Barat.
Atas usahanya, pada tahun 1911, dilakukan usaha pendidikan terhadap masyarakat melalui tablig, pidato, dan khutbah. Ia menyadari bahwa tidak semua masyarakat Islam dapat masuk ke surau untuk belajar.
Terlebih lagi pada masa itu, pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam sangatlah minim. Ajaran Islam yang mereka praktikkan adalah sebagai hasil pengetahuan dari mulut ke mulut, tidak langsung mengambil dari sumbernya, yaitu Alquran. Akibatnya, banyak praktik agama yang dianggap bertentangan dengan Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW.
Menurut sejumlah sumber, penganut Islam yang seperti itu banyak terdapat di Sumatra Barat saat itu. Karenanya, kepada mereka itulah pendidikan Islam diajarkan oleh Syekh Djamil Djambek melalui tablig, pidato, dan khutbah.
Untuk melaksanakan ketiga hal ini, ia pergi mendatangi kampung sampai jauh ke daerah pedalaman Sumatra Barat. Di tempat tersebut, Syekh Djamil memberikan tablig dan pidato tentang ajaran Islam. Seperti cara berperilaku dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan rukun Islam dan rukun Iman, tidak mencampuradukkan antara yang halal dan haram, serta menjauhi segala yang dilarang Allah SWT.
Dan, melalui pidato dan tablig pula, Syekh Djamil Djambek melaksanakan pendidikan Islam dari luar jalur pendidikan formal. Sebab, wadah yang khusus untuk kegiatan itu memang belum ada. Usahanya ini mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh Islam Sumatra Barat lainnya, dan mereka mengikuti jejaknya. Metode pendidikan luar sekolah yang diajarkan beliau ini pada akhirnya berkembang luas pada paruh pertama abad ke-20.
Politik
Selain dalam dunia pendidikan, semasa hidupnya Syek Djamil Djambek juga pernah terjun ke dunia politik. Keterlibatannya dalam dunia politik secara intens berawal dari diperkenalkannya kebijakan Goeroe Ordonantie.
Dalam makalah mengenai kehidupan Syekh Djamil Djambek, yang disusun oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya-Adab (FIBA) IAIN Padang, disebutkan bahwa Dr de Vries dari kantor Advisieur Inlandsche Zaken datang ke Minangkabau untuk menyusupkan kebijakan Goeroe Ordonantie ini.
Kebijakan ini dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru yang akan mengajar agama memiliki izin dari pemerintah. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengawasi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Peraturan ini sempat diubah pada tahun 1925 dengan hanya mewajibkan para guru agama memberitahu kepada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
