Kamis 01 Sep 2011 12:16 WIB

Soal Perbedaan Lebaran, JK Minta Pemerintah, NU dan Muhammadiyah Bertemu

Rep: C03/ Red: Djibril Muhammad
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Foto: Antara/Agus Bebeng
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menurut Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla seharusnya perbedaan hari raya Idul Fitri ini jangan menjadi perdebatan. Karena hal ini sudah biasa terjadi dan hanya masalah metode saja.

JK, juga mengusulkan, agar dua ormas Islam NU dan Muhammadiyah mau duduk bareng membicarakan persamaan kriteria ini. "Kalau bisa pemerintah segara mempertemukan keduanya, dan harus melihat kemaslahatan bersama," ujarnya disela acara open house di kediamannya di Jakarta.

Menurutnya adanya penetapan kedua hari raya di Indonesia ini, bukan menghadapkan antara metode hisab dan rukyat. Tapi adalah kriteria beberapa derajat agar bisa dilihat (rukyat).

JK bahkan sempat mengusulkan segera diaturnya kriteria pada hilal beberapa derajat. "Yang pasti tidak ada kesan mengenyampingkan beberapa usulan dari ormas dan tidak mendukung salah satu ormas," tegasnya.

Menyindir pertanyaan wartawan yang seolah-olah penetapan 1 Syawal versi pemerintah mengeyampingkan pendapat Muhammadiyah dan mengakomodir usulan dari NU, JK juga menganjurkan agar keputusan-keputusan seperti ini tidak dipolitisasi.

Walaupun ia menyangkal bahwa adanya nuansa politisasi dalam penetapan 1 Syawal kemarin. "Tidak ada politisasi, janganlah," ucapnya.

Karena, keputusan ini adalah untu umat tidak layak bila dipolitisasi. Ia juga menganjurkan agar semua ormas lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan umat daripada egoisme masing-masing ormas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement