REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) tanpa kesiapan manajerial di tingkat akar rumput.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut pelibatan aparatur desa yang belum terlatih dalam tata kelola koperasi justru bisa menimbulkan risiko kegagalan besar.
“Saya khawatir koperasi Merah Putih ini dikaitkan dengan desa, dengan lurah, dengan perangkat desa, sementara mereka kan enggak berpengalaman mengelola koperasi,” ujar Anwar dalam wawancara bersama Republika di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Menurut Anwar, ada tiga titik lemah yang harus menjadi perhatian serius: kualitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi informasi, serta potensi tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Ia menilai, jika pengelolaan dilakukan serampangan, koperasi justru bisa merugikan masyarakat desa.
“Risikonya? Ya karena dari sisi SDM-nya bermasalah, dari sisi IT-nya, kemudian juga dari sisi permodalan saya enggak tahu lagi. Dan nanti dari segi nasabah, kepatuhan nasabah untuk membayar itu juga bermasalah. Bisa-bisa NPL-nya tinggi, ya. Sehingga bangkrut. Ya khawatir juga,” ungkap Anwar.
