REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rapat tim kecil Panja BPIH Kemenag dan DPR masih buntu. Kedua belah pihak belum menyepakati besaran subsidi yang dialokasikan untuk pemondokkan haji di Makkah.

Menurut anggota Panja BPIH DPR, Jazuli Juwaeni, perdebatan masih alot lantaran DPR tetap bertahan pada angka 2.500 rial, sementara Kemenag masih menginginkan subsidi tersebut sebesar 3.000 rial. ''Belum ada keputusan jumlah subsidi pemondokan di Makkah,'' ujarnya saat di hubungi Republika di Jakarta, Rabu (30/6).

Jazuli mengatakan, dalam pertemuan tersebut Kemenag telah mengajukan rasionalisasi dan estimasi pemangkasan BPIH sebesar Rp 80 miliar. Penghematan biaya tersebut, jelas dia, diambil dari penghematan biaya dari beberapa komponen haji. Namun, Jazuli menegaskan, angka penghematan itu masih bisa ditambah lagi hingga angka Rp 100-150 miliar sehingga dana pemangkasan tersebut dapat digunakan sebagai subsidi pemondokan.

Jazuli mencontohkan, Kemenag dapat melakukan penghematan antara lain dana rehab embarkasi yang telah dianggarkan dari APBN. Selain itu, Kemenag tidak perlu membebankan dana Siskohat karena dapat diambilkan dari APBN sekalipun dipergunakan untuk maslahat jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika