REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menerapkan skema war tiket untuk keberangkatan haji memantik beragam respons dari calon jamaah. Di satu sisi, gagasan ini dianggap sebagai solusi untuk memangkas antrean panjang. Namun di sisi lain, tak sedikit yang khawatir kebijakan tersebut justru membuka celah ketidakadilan baru.
Calon jamaah asal Bandung, Erna Mardiana (40 tahun) menjadi salah satu yang menyuarakan penolakan. Ia bersama suaminya telah mendaftar haji sejak 2021 dan harus menunggu hingga 23 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
Meskipun harus menunggu lama, baginya konsep “war tiket” lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ia menilai pengalaman di berbagai sektor menunjukkan bahwa sistem berburu tiket secara cepat kerap diwarnai praktik percaloan.
“Soal wacana war tiket, enggak setuju. War tiket konser aja menjamur calo (jastip), apalagi ini tiket haji,” ujar Erna kepada Republika, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, skema tersebut berpotensi tidak adil, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan calon jamaah yang kurang melek teknologi. Selain itu, ia juga menyoroti nasib jutaan jamaah yang telah lama menunggu antrean.
“War tiket juga tidak adil bagi para calon jamaah yang gaptek, para lansia, dan juga calon jamaah yang sudah menunggu belasan hingga puluhan tahun lalu,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika