REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengungkap temuan Ombudsman RI mengenai praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah madrasah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026.
Untuk itu, Selly meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar memberikan sanksi tegas terhadap madrasah-madrasah yang terlibat dalam praktik pungli tersebut."Memberikan sanksi tegas kepada kepala madrasah dan oknum lain yang terbukti melakukan pungli, baik administratif maupun pidana, guna memastikan adanya efek jera," kata Selly di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Selly melansir temuan Ombudsman yang menunjukkan bahwa dari pengawasan di 50 madrasah negeri di berbagai daerah. Seluruh madrasah dinilai terbukti melakukan pungutan dengan nilai yang terbilang memberatkan masyarakat, dari Rp 2,5 juta hingga Rp 12 juta per siswa. Kerugian total diperkirakan mencapai Rp11 miliar sepanjang tahun 2025.
Selain pungli penerimaan siswa baru, ditemukan pula penjualan seragam dengan harga mencapai Rp 1,4 juta serta pengumpulan dana melalui rekening pribadi bendahara madrasah. Selly menilai praktik-praktik seperti itu bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Madrasah 2025/2026 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 dan menandakan lemahnya tata kelola serta pengawasan internal di lingkungan Kemenag.
Selly menegaskan, praktik pungli di lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan etika publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika