REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam, khususnya para pegiat zakat, menanti hasil dari seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI masa bakti 2025-2030. Koordinator Indonesia Zakat Watch (IZW) Barman Wahidatan mengatakan, komposisi lembaga negara itu nantinya akan memengaruhi arah pembaruan tata kelola zakat di Tanah Air. Karena itu, para kandidat mesti menunjukkan keberpihakan yang jelas pada agenda integritas dan reformasi kelembagaan.
"Publik menunggu sikap tegas calon pimpinan Baznas, khususnya terkait komitmen mereka menjaga amanah zakat dan keberanian mendukung agenda reformasi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, agenda revisi UUPZ (Undang-Undang Pengelolaan Zakat) Nomor 23 Tahun 2011 yang diberi tenggat waktu dua tahun oleh MK untuk di revisi," ujar Barman kepada Republika, Senin (1/12/2025).
Menurut dia, sekurang-kurangnya ada dua hal yang wajib dipenuhi para calon pimpinan Baznas. Pertama, rekam jejak dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dana umat. Dengan begitu, reputasi amanah tetap terjaga.
Kedua, konsistensi mematuhi dan menjalankan putusan MK, yang telah memerintahkan revisi UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam tenggat waktu dua tahun di DPR. Dalam amar putusannya, MK pun memberikan rambu-rambu, semisal penegasan bahwa perbedaan fungsi pemerintah sebagai regulator dan Baznas sebagai operator, menjamin kebebasan muzaki dalam memilih lembaga zakat, serta membuka ruang adil bagi semua pengelola zakat.
"Tanpa sikap terbuka para calon pada agenda itu, sulit membayangkan Baznas bisa keluar dari problem tata kelola yang selama ini menuai kritik publik,” ujar Barman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika