REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 22 negara sudah menyatakan "kesiapan" untuk mendorong keamanan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Mereka terdiri atas Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Denmark, Latvia, Slovenia, Estonia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Republik Ceko, Rumania, Lithuania, dan Australia.
Koalisi yang mayoritasnya diisi negara-negara anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) itu mengecam keras penutupan de facto Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Tindakan itu diambil Teheran sebagai balasan (retaliation) usai aliansi Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang wilayah negaranya sejak akhir Februari 2026.
Pengamat sosial-ekonomi yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, menilai, gertakan koalisi 22 negara tersebut tidak akan membuat Iran gentar. Terlebih lagi, puluhan negara itu selama ini terindikasi kuat sebagai sekutu AS.
"Jika jujur dan memang ingin menyelesaikan masalah secara berkeadilan, mereka harus mencari sumber utama mengapa Iran menutup Selat Hormuz," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu kepada Republika, Rabu (25/3/2026).
Yang menjadi persoalan, nyaris seluruh peluru kendali (rudal) yang dilesatkan Israel-AS ke Iran berasal dari titik-titik pangkalan militer AS yang bertebaran di negara-negara Arab tetangganya, seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Irak, dan UEA.
Buya Anwar menegaskan, semestinya koalisi 22 negara itu terlebih dahulu mendesak AS agar menutup pangkalan-pangkalan militernya yang dipakai menyerang Iran. Sebab, yang dilakukan Iran hanyalah retaliation, bukan menyerang terlebih dahulu, seperti yang dilakukan Israel-AS.
"Jika 20-an negara tersebut ingin Selat Hormuz dibuka, mereka juga harus berani mendesak dan mengancam AS supaya menutup pangkalan militernya yang ada di negara-negara Teluk tersebut. Jika tidak, Iran tentu tidak akan mau berdiam diri dan akan tetap memblokade Selat Hormuz," ujar akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika