REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menilai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebesar Rp88,4 juta dapat kembali diturunkan.
“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” ujar Anggota Komisi VIII M. Husni dalam rapat kerja di Jakarta, Senin.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Menurut dia, penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran penting setelah muncul berbagai persoalan di lapangan. Apalagi lahirnya Kementerian Haji ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan di dalam maupun luar negeri.
“Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada di lapangan tidak terulang kembali di haji 2026,” kata dia.
Senada dengan M. Husni, Anggota Komisi VIII Fraksi PDI-Perjuangan Selly Andriani mengapresiasi adanya penurunan namun tetap belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya.




