REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa perluasan permukiman ilegal Israel mengancam eksistensi negara Palestina. Menurutnya, hal itu pun dapat menghambat upaya perdamaian yang diinisiasi dan dipimpin Presiden AS Donald Trump.
Macron mengapresiasi tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mengacu pada proposal perdamaian Trump. Dia menilai, kesepakatan tersebut menjadi harapan besar bagi kawasan.
Kendati demikian, Macron mengatakan, peningkatan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki merupakan ancaman eksistensial bagi negara Palestina. Selain tak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional, proyek permukiman ilegal Israel dinilai turut memicu ketegangan, kekerasan, dan ketidakstabilan.
"Hal itu pada dasarnya bertentangan dengan rencana Amerika dan ambisi kolektif kita untuk kawasan yang damai," kata Macron ketika memimpin sebuah pertemuan di Paris, Kamis (9/10/2025), dikutip laman Al Arabiya.
Prancis diketahui telah secara resmi mengakui negara Palestina. Hal itu diumumkan Macron saat menghadiri konferensi tentang solusi dua negara yang digelar di Majelis Umum PBB pada 22 September 2025 lalu.
"Kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman," kata Macron dalam pidatonya.
Saat itu, dia menyoroti langkah Israel yang terus memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. "Ratusan ribu orang telah mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka masih dihancurkan. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada," ujarnya.
Menurut Macron, momen untuk perdamaian antara Israel dan Palestina telah tiba. Secara historis, Prancis, kata Macron, memiliki komitmen untuk mewujudkan perdamaian tersebut. "Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina," ucapnya.
Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka kedutaan besar di Palestina. Langkah itu akan diambil ketika gencatan senjata di Gaza telah tercapai dan seluruh warga Israel yang masih ditawan Hamas dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika