REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Kelompok-kelompok perlawanan Palestina tampaknya sedang menyusun aturan baru untuk pertempuran jika para mediator dan penjamin tidak dapat memaksa Israel untuk menghormati perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sebuah delegasi tinggi dari Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengadakan pembicaraan di ibu kota Mesir, Kairo, pada Ahad (23/11/2025) lalu yang mencakup pelaksanaan tahap kedua perjanjian dan situasi terkini di Jalur Gaza.
Menurut juru bicara gerakan tersebut, Hazem Qassem, delegasi membahas dengan kepala intelijen Mesir, Hassan Rashad, antara lain tentang kewajiban Israel untuk menghentikan pelanggarannya yang mengancam kesepakatan gencatan senjata. Qassep menggambarkan tahap kedua sebagai tahap yang rumit.
Dikutip Aljazeera, Selasa (25/11/2025), delegasi juga menekankan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh gerakan tersebut, perlunya memisahkan pasukan penjaga stabilitas internasional yang akan dibentuk, antara Palestina dan pasukan pendudukan.
Menurut penulis dan analis politik Ahmed al-Tanani, pembicaraan ini terjadi karena perlawanan merasakan keinginan Israel untuk memperpanjang tahap pertama perjanjian selama mereka belum dapat memaksakan agenda tertentu pada tahap kedua.
Israel, menurut Al-Tanani dalam wawancara dengan Aljazeera, berusaha mempertahankan status quo tanpa perang dan tanpa perdamaian sehingga dapat merumuskan kembali agresi terhadap Gaza di bawah payung perjanjian.
Kunjungan delegasi Hamas ke Kairo bukanlah kunjungan protokol mengingat komposisinya yang mencakup Ketua Dewan Kepemimpinan Hamas Muhammad Darwish, Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Nizar Awadallah, Ghazi Hamad, dan Zahir Jabarin, yang mencerminkan upaya perlawanan untuk menyelesaikan situasi ini, kata al-Tanani.
Kedatangan delegasi Hamas ke Kairo bertepatan dengan kehadiran para pemimpin Front Populer dan Jihad Islam, yang menurut juru bicara tersebut mengindikasikan adanya kesepakatan di antara faksi-faksi tentang perlunya mengakhiri situasi yang ingin dipaksakan oleh Israel.
Analis Palestina memperkirakan bahwa tahap berikutnya akan menyaksikan reaksi yang berbeda dari pihak perlawanan terhadap pelanggaran Israel, yang menurutnya tidak mungkin dibiarkan berlalu tanpa tanggapan lapangan dari pihak Palestina atau tanggapan politik dari pihak mediator dan penjamin.
Pada saat yang sama, Al-Tanani memperkirakan bahwa perlawanan akan menetapkan aturan baru dalam pertempuran dengan pasukan pendudukan di Jalur Gaza, dengan menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan kebijakan menutup celah pada tahap saat ini dengan harapan dapat memperkuat perjanjian yang dianggapnya sangat menguntungkan bagi Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika