REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menilai keputusan untuk memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal gencatan senjata di Jalur Gaza adalah hal yang tak dapat diterima.
“Soal keputusan tersebut, menurut saya adalah keputusan yang sangat buruk,” kata Anis singkat menanggapi kembali gagalnya DK PBB mengesahkan resolusi untuk mengakhiri agresi Israel di Gaza akibat veto AS.
Ditemui menjelang pembukaan festival film "Arts Lumiere Indonesia Festival: Muslim World Movie Screening 2025" oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat malam, Wamenlu menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina di tingkat PBB meski terjadi kebuntuan di Dewan Keamanan.
Isu tersebut juga akan menjadi salah satu topik utama yang akan disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan depan, kata dia.
“Tentu kita akan lebih fokus seluruhnya kepada mendukung kemerdekaan Palestina,” ucap Anis merespons pertanyaan terkait isu seputar dunia Islam yang akan disuarakan Presiden RI di Majelis Umum PBB.
Malaysia juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas veto yang dilakukan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 September 2025 lalu.
Veto dari AS itu memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan permanen, serta pencabutan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Malaysia, melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia, di Kuala Lumpur, Jumat, menekankan bahwa veto tersebut hanya akan membuat Israel semakin berani melanjutkan genosida dan penghancurannya di Wilayah Palestina yang diduduki.
Malaysia menegaskan kembali dukungannya yang teguh terhadap pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika