REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menilai rencana penggunaan Bandara Thaif, Arab Saudi, untuk mendukung operasional penerbangan jamaah calon haji Indonesia, masih belum ideal karena terdapat sejumlah tantangan teknis.
Meskipun Arab Saudi telah memberikan izin prinsip, beberapa kendala masih menjadi pertimbangan serius pemerintah.
"Kami sudah meninjau langsung ke Thaif dan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Secara teknis, ada kesulitan untuk mendaratkan pesawat berbadan lebar di Bandara Thaif," ujar Nasaruddin saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, posisi bandara yang berada di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) menjadi tantangan tersendiri dalam aspek keselamatan penerbangan.
"Bandara Thaif berada di ketinggian lebih dari 1.500 mdpl. Ini cukup riskan bagi pesawat berbadan lebar," kata Menag.
Selain itu, ketebalan landasan pacu di bandara tersebut tergolong tipis, sehingga dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk menopang beban pesawat besar yang biasa digunakan dalam penerbangan haji.
"Di sana memang sudah ada penerbangan, tapi menggunakan pesawat kecil. Jika kita menggunakan pesawat kecil untuk jamaah haji, tentu biayanya akan jauh lebih mahal," kata dia.
Lebih lanjut, Nasaruddin menyampaikan Arab Saudi telah membuka opsi penggunaan Bandara Thaif untuk Indonesia, dengan syarat harus memenuhi standar penerbangan internasional. Namun demikian, ia menilai bahwa infrastruktur bandara tersebut saat ini masih belum siap sepenuhnya.
"Thaif memang diperbolehkan untuk digunakan, tapi harus memenuhi persyaratan internasional. Kelemahan lainnya adalah ketersediaan area embarkasi yang masih terbatas," kata dia.
Pemerintah Arab Saudi, kata Nasaruddin, memang memiliki rencana pengembangan beberapa bandara baru, termasuk di kawasan Thaif.
Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan tersebut dan menjajaki opsi terbaik demi kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika