REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji) dapat bergulir cepat untuk mengakomodasi hadirnya kementerian/lembaga yang fokus mengurusi penyelenggaraan haji.
"Karena memang diperlukan segera hadirnya produk hukum yang bisa menaungi lembaga yang nanti akan menyelenggarakan haji, sesudah dipisah dari Kementerian Agama," kata HNW, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk 2026 sedianya sudah dimulai pada Agustus, dari persiapan pendaftaran, penyewaan hotel, dan lain sebagainya.
"Harapannya begitu (RUU Haji rampung segera) karena kalau sampai melewati Agustus, nanti kasihan lembaga yang akan menyelenggarakan haji dan juga nanti penyiapannya," ucap anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Dia mengatakan, Komisi VIII DPR RI mulai menggulirkan pembahasan terkait RUU Haji pada Rabu ini."Rapat dengar pendapat dengan ormas-ormas Islam, dengan komunitas lansia, komunitas difabel, komunitas penyelenggara haji dan umrah, dengan para pakar. Mulai nanti siang itu pembahasan itu sudah dimulai," kata dia.
HNW berharap pembahasan RUU Haji tersebut pada akhirnya benar-benar mampu menghadirkan lembaga/kementerian yang fokus mengurusi ibadah haji agar tidak lagi membebani Kementerian Agama (Kemenag).
"Karena kalau memang akan diselenggarakan tidak lagi di Kementerian Agama, tapi di lembaga yang baru, apa pun namanya nanti, badan baru ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada undang-undang," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika