REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyebut pentingnya pemerintah meningkatkan bantuan pendidikan di perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Singgih dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa biaya pendidikan yang terus meningkat kian memberatkan masyarakat, padahal, pendidikan menjadi pintu keluar untuk keluar dari kemiskinan bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Pendidikan menjadi semacam pintu keluar bagi generasi muda dari kalangan yang tidak mampu. Untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo menaikkan bantuan pendidikan bagi masyarakat tak mampu. Dengan kemampuan pemerintah saat ini, tahun depan dimungkinkan untuk menaikkan dua kali lipat," ujar dia.
Menurutnya, meski pemerintah tengah melakukan penghematan, anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) tidak dikurangi. Pada tahun anggaran 2025, Kemenag menyalurkan program beasiswa KIP-Kuliah bagi 21.490 mahasiswa dengan rincian 16.600 mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan 4.890 mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
Kemenag juga menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025, dengan jumlah penerima 938.160 pelajar SD, 911.625 pelajar SMP, 399.260 pelajar SMA, dan 442.692 siswa SMK. Bantuan tersebut dinilai masih kurang untuk membantu mahasiswa dan pelajar yang tak mampu.
Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemerintah menaikkan PIP dan KIP-Kuliah untuk Kemenag hingga dua kali lipat, yakni 50.000 mahasiswa dan KIP untuk lima juta siswa.
"Jika Kementerian Keuangan dan Bappenas mau memberikan anggaran lebih, seharusnya tidak jadi masalah, karena 20 persen APBN untuk biaya pendidikan tidak sepenuhnya jatuh kepada Kemendiktisaintek, bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah di bawah Kemenag. Jadi, banyak ruang bagi Presiden Prabowo untuk meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa," paparnya.
Singgih menjelaskan, peningkatan PIP dan KIP tersebut untuk mengimbangi kenaikan biaya pendidikan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena sering menjadi masalah bagi mahasiswa yang tidak mampu.
"UKT meskipun tidak naik pada tahun depan, selalu ada biaya-biaya lain yang menekan mahasiswa. Dengan KIP dan PIP yang ditingkatkan, cukup membantu mahasiswa dan pelajar," katanya.
Singgih berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya terus mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk institusi pendidikan di bawah Kemenag. Ia menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai fondasi bagi masa depan bangsa.
"Ingat peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) pendidikan di Asia Tenggara menempatkan Singapura di posisi teratas, diikuti oleh Vietnam, Brunei, dan Malaysia, sementara itu posisi Indonesia berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berada di peringkat keenam di antara negara-negara ASEAN," paparnya.
Generasi muda Indonesia, menurut Singgih, banyak yang memiliki potensi akademik yang tinggi, tetapi seringkali terhambat dengan kondisi keuangan keluarga. Selain PIP dan KIP, Singgih juga meminta pemerintah meningkatkan anggaran untuk pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir.
"Ini juga membantu masyarakat membuka lebih luas peluang mereka di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika