REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara (BP) Haji menyatakan siap mengambil alih sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji mulai tahun 1447 H/2026 M. Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim menegaskan, kesiapan itu sudah dibangun sejak musim haji tahun ini, ketika lembaganya berperan sebagai pengawas dan sekaligus pendukung teknis.
"Insya Allah, kami sudah sangat siap. Karena pada tahun 2025, musim haji kemarin, kita berfungsi memberikan dukungan sekaligus pengawasan pelaksanaan haji. Di situlah kita belajar sekaligus menyiapkan diri untuk pelaksanaan haji 2026," ujar sosok yang akrab disapa Gus Irfan ini kepada Republika, Selasa (29/7/2025).
Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, Gus Irfan mengaku selalu membahas berbagai prosedur standar operasional (standard operating procedure/SOP) yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.
"Dan insya Allah, kami akan siap. Tinggal menunggu peralihan tongkat komando, itu saja," ucap cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari ini.
Walaupun secara operasional siap, menurut Gus Irfan, BP Haji masih menunggu revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Beleid ini nantinya menjadi dasar bagi BP Haji untuk menjalankan fungsinya secara penuh dan legal.
"Sambil menunggu, kami menyiapkan. Artinya, semua sudah kami siapkan dan tiap hari kami selalu menyiapkan ini," ujarnya.
"Tentu saja, koordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan pihak Kemenag (Kementerian Agama RI) yang hari-hari ini sedang ada rapat evaluasi," tambah Gus Irfan.
Menurut dia, komunikasi dengan Kemenag RI penting terjalin agar peralihan kendali atas penyelenggaraan haji dapat berlangsung dengan baik. BP Haji juga nantinya dapat menggunakan infrastruktur yang ada hingga tingkat kabupaten/kota.
Gus Irfan mengatakan, asrama haji di daerah-daerah bisa digunakan sebagai kantor BP Haji level provinsi. Adapun gedung pelayanan haji dan umrah terpadu (PLHUT) di tingkat kabupaten/kota akan langsung bertransformasi menjadi bagian dari BP Haji daerah.
"Semua akan jadi bagian dari Badan Penyelenggara Haji. Artinya, infrastruktur sampai ke daerah sudah siap semuanya. Tinggal menunggu selesainya Revisi UU Haji ini," jelas Gus Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika