Ahad 01 Jun 2025 23:11 WIB

Ini Titik Krusial Pelaksanaan Puncak Haji yang Jadi Sorotan

Dudung menyoroti sektor transportasi dan pengendalian jamaah saat Armuzna.

Ilustrasi tenda haji. Ada sejumlah titik krusial dalam pelaksanaan Armuzna yang menjadi sorotan.
Foto: Republika/Daan Yahya
Ilustrasi tenda haji. Ada sejumlah titik krusial dalam pelaksanaan Armuzna yang menjadi sorotan.

Laporan Jurnalis Republika Teguh Firmansyah dari Makkah, Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pergerakan jamaah haji Indonesia ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), tinggal tiga hari lagi. Penasihat Khusus Presiden yang juga anggota Amirul Hajj Dudung Abdurachman menyoroti sejumlah titik krusial dalam pelaksanaan Armuzna.

Baca Juga

Menurut Dudung, titik penekanan justru pada sektor transportasi dan pengendalian jamaah. Pasalnya di beberapa kloter ditemukan jamaah yang menginap tak sesuai dengan layanan syarikahnya. Termasuk terkait distribusi makanan dan juga koper jamaah yang juga masih jadi persoalan.

"Nah, ini panitia betul-betul harus identifikasi betul tentang masalah-masalah ini, tapi yang paling penting adalah pada saat berangkat sekarang ke Arafah, dan itu yang harus kita waspadai, termasuk kembalinya. Nah, ini yang paling krusial menurut saya," ujarnya di Makkah, Ahad (1/6/2025).

Ia mengaku telah mengecek secara teknis bagaimana transportasi di lapangan. Karena saat puncak haji ada jamaah yang melaksanakan mabit di Muzdhalifah dan Mina serta dan juga yang mengikuti skema Murur (tanpa Mabit di Muzdhalifah).

"Nah, ini yang harus diperjelas, termasuk imbauan kepada jamaah haji, agar di atas jam 10 sampai jam 4 sore itu jangan ada yang keluar, karena cuaca ini sekarang sangat panas, dan ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita," katanya.

Mantan KSAD itu mengingatkan, agar jangan sampai ada jamaah yang tercecer, termasuk pada saat kembalinya untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dudung mengatakan, beragam persoalan yang dihadapi jelang puncak haji ini akan teus dievaluasi. Ia mengingatkan kepada seluruh panitia agar mewaspadai masalah tersebut.

Jamaah ilegal

Hal lain yang juga disoroti Dudung yaitu terkait dengan perubahan manajemen haji di pemerintahan Arab Saudi. Perubahan manajemen ini, kata Dudung, terus dikoordinasikan antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.

"Ini tujuannya adalah untuk efisiensi, kaitannya untuk penertiban, sehingga pengalaman 2023-2024 yang cukup sulit untuk dikendalikan tidak terjadi lagi. Insya Allah dengan adanya pengetatan ini, ini akan lebih tertib kembali," katanya.

Ia mengingatkan kepada jamaah haji Indonesia yang belum berkesempatan bisa hadir di Tanah Suci agar tidak ada upaya-upaya untuk melakukan kegiatan menjadi haji ilegal. Ia meminta semua jamaah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Arab Saudi maupun Indonesia.

"Nah ini yang kita waspadai pasti akan ditemukan, dan ini juga nantinya akan kurang baik untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement