REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) disiapkan untuk menjadi bagian sistem ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi mengatakan dirinya telah mendapat informasi dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz) jika PBNU telah memiliki BUMNU.
"Saya sudah mendapat arahan dari Ketum BPNU dan salah satu Ketua BPNU yaitu Gus Aiz yang kebetulan beliau adalah ketua yang membidangi ekonomi. Beliau mengatakan bahwa NU memiliki namanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU," kata Herry ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan BUMNU disiapkan untuk menjawab tantangan kontribusi warga NU dalam sistem ekonomi nasional secara nyata, terukur, dan berbasis kekuatan anggota.
"Dalam konteks ini, pemerintahan Pak (Presiden) Prabowo pernah menyatakan bahwa dibuka peluang sebesar-besar bagi NU untuk masuk dan terlibat di dalam investasi, di dalam upaya untuk menarik investor, di dalam upaya untuk menumbuhkan ekonomi nasional," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan keanggotaan mencapai 165 juta orang, NU memiliki potensi ekonomi besar yang dapat dimonetisasi melalui pengelolaan badan usaha secara sistematis demi kesejahteraan warga dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.
BUMNU akan menjadi wadah utama dalam mengelola berbagai peluang usaha yang diharapkan membawa manfaat langsung bagi warga NU serta memperkuat kemandirian ekonomi umat.
"Jadi saya kira itu adalah satu challenge yang bagus agar kontribusi NU bisa lebih terukur di dalam ekonomi ini. Tentunya ini berbasis dari kekuatan warganya yang luar biasa, membership 165 juta itu luar biasa, dan ini tergantung bagaimana cara kita untuk membuat itu monetize dari sisi ekonomi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika